Berisiko Tinggi Tertular, 9,1 Juta Orang Akan Disuntik Vaksin Covid-19

Berbicara kebutuhan, kata dia, pemerintah idealnya membutuhkan 320 juta vaksin. Kemudian kelompok vaksinasi yang utama dilakukan pada usia 18 sampai 59 tahun. “Vaksinasi ini hanya dilakukan pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Maka kelompok inilah yang akan kita vaksin,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta persoalan vaksin tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Dia mengingatkan jangan sampai masalah vaksin dipersepsi kurang baik karena buruknya komunikasi publik. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan berhenti Menyusui)

“Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” katanya.

Sebab itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta agar persoalan vaksin betul-betul dipersiapkan. Terutama berkaitan dengan komunikasi publiknya. “Terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, kualitas, serta distribusinya seperti apa,” ungkapnya.

Jokowi juga menekankan bahwa titik kritis dari vaksin adalah implementasinya. Dia mengingatkan vaksin tidak dianggap mudah. “Jangan menganggap mudah implementasi. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia. Harus dijelaskan betul kepada publik,” tuturnya.

Mantan Wali Kota Surakarta ini mengingatkan jangan sampai vaksin dihantam isu-isu dan dipelintir. Pada akhirnya membuat masyarakat demonstrasi. “Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan. Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul. Harus detail ini. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit,” pungkasnya. (Baca juga: DPR Minta Perjokian Kartu Prakerja Diusut Tuntas)

Dia juga meminta agar treatment terhadap vaksin tidak dianggap enteng. Menurutnya, setiap vaksin memiliki perlakukan yang berbeda-beda sehingga perlu ada pelatihan untuk hal ini. Misalnya bagaimana training membawa vaksin, menaruh vaksin karena jumlahnya banyak.

“Vaksin-vaksin pun ini harus mendapatkan treatment dan perlakuan yang spesifik. Tiap vaksin beda-beda. Dari G42 itu beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari AstraZeneca beda lagi. Nyimpen-nya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh guncang apa boleh,” ucapnya.

Di sisi lain, Jokowi mengaku telah mendapatkan laporan terkait hasil kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Tohir ke Inggris terkait vaksin Covid-19 AstraZeneca. Dia mengatakan bahwa vaksin akan tiba pada April 2021. “Tadi saya mendapatkan laporan dari Pak Erick untuk AstraZeneca ini kiriman pertama di bulan April 2021,” bebernya.

Seperti diketahui, Indonesia mendapatkan 100 juta vaksin AstraZeneca. Vaksin akan dikirim secara bertahap. “Dan satu bulannya kita mendapatkan kira-kira 11 juta dan totalnya dapat 100 juta. Betul Pak Erick ya? 100 juta. Ini perlu kita ketahui bersama,” ungkapnya. (Baca juga: Eropa Khawatirkan Risiko Sengketa Hasil Pemilu Presiden AS)

Di bagian lain, induk perusahaan holding BUMN farmasi, Bio Farma, telah terpilih sebagai salah satu Potential Drug Manufacturer CEPI for Covid-19. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari hasil due diligence pada 15 September 2020, yang memberikan penilaian pada aspek sistem produksi vaksin dan mutunya, sistem analitik laboratorium, dan sistem teknologi informasi yang digunakan Bio Farma dalam memproduksi vaksin.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, fasilitas Bio Farma yang akan digunakan oleh CEPI adalah memproduksi vaksin Covid-19 dengan multiplatform sebanyak 100 juta dosis per tahunnya, yang akan dimulai pada akhir Q4 2021/Q1 2022. (Lihat videonya: Diduga Depresi Sekolah Daring, Pelajar Nekat Bunuh Diri)