Ekonomi Piala Dunia dan Problem Institusi di Indonesia
Kamis, 16 Juli 2026 - 06:07 WIB
Simon Rottenberg (1956) dalam Journal of Political Economy menambahkan konsep "uncertainty of outcome hypothesis", yang menyatakan nilai ekonomi sebuah kompetisi ditentukan oleh ketidakpastian hasil pertandingan; semakin kompetitif dan tidak terprediksi sebuah liga, semakin tinggi pula minat penonton dan nilai komersialnya. Prinsip ini menjelaskan mengapa liga-liga Eropa yang kompetitif seperti Liga Primer Inggris mampu menjual hak siar ke ratusan negara, sementara liga dengan dominasi segelintir klub cenderung kehilangan daya tarik jangka panjang.
Selain itu, ada konsep multiplier effect yang sering dipakai untuk memproyeksikan dampak event olahraga besar, yaitu asumsi bahwa setiap dolar yang dibelanjakan penonton akan berputar beberapa kali di perekonomian lokal lewat hotel, restoran, dan transportasi. Namun studi University of Toronto bahkan mencatat 12 dari 14 edisi Piala Dunia terakhir justru menghasilkan kerugian ekonomi neto bagi tuan rumah jika seluruh biaya infrastruktur dihitung.
Kerangka teori inilah yang semestinya menjadi pengingat bahwa nilai ekonomi sepak bola tidak datang otomatis dari sekadar menggelar turnamen besar atau mendatangkan pemain bintang, melainkan dari struktur kompetisi, tata kelola liga, dan konsistensi institusi yang menopangnya dalam jangka panjang.
Potensi dan Problem Institusi Indonesia
Bagaimana dengan Indonesia? Potensinya sebenarnya sangat besar. Survei Nielsen Sports pernah mencatat lebih dari 60% masyarakat Indonesia, atau sekitar 160-190 juta jiwa, memiliki minat tinggi terhadap sepak bola, menjadikan Indonesia salah satu pasar penggemar terbesar di dunia.
Kajian BRI Research Institute mencatat Liga 1 musim 2024/2025 menciptakan perputaran ekonomi sekitar Rp10,42 triliun, nilai tambah ekonomi Rp5,93 triliun, dan sekitar 45 ribu lapangan kerja. Namun angka itu masih sangat kecil dibandingkan skala industri sepak bola Eropa yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kesenjangan antara antusiasme publik yang masif dengan nilai ekonomi yang berhasil dimonetisasi inilah yang menjadi inti persoalan sepak bola nasional.
Di titik ini, kerangka berpikir ekonom Daron Acemoglu tentang institusi menjadi sangat relevan. Dalam karya klasiknya bersama James Robinson, "Why Nations Fail", Acemoglu membedakan institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Institusi inklusif memberi ruang partisipasi luas, aturan main yang adil, dan insentif bagi siapa saja untuk berinovasi dan berinvestasi jangka panjang.
Institusi ekstraktif justru memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada segelintir elite, menciptakan aturan yang tidak pasti, dan meredam insentif masyarakat luas untuk berpartisipasi secara produktif. Argumen inti Acemoglu adalah kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh kualitas institusinya, bukan oleh sumber daya alam, geografi, atau bahkan bakat individu warganya.
Kerangka ini bisa dipinjam untuk membaca persoalan sepak bola Indonesia. Berbagai kajian tata kelola menunjukkan liga domestik masih dibayangi ketidakpastian jadwal kompetisi, konflik kepentingan di tubuh federasi, kualitas wasit yang kerap dipersoalkan, tunggakan gaji pemain, hingga klub yang kolaps di tengah musim karena manajemen keuangan yang buruk.
Pola-pola ini adalah ciri khas institusi ekstraktif dalam olahraga, yaitu aturan main yang tidak konsisten, akuntabilitas yang lemah, dan manfaat ekonomi yang tidak mengalir merata ke pembinaan usia muda maupun infrastruktur dasar. Ketika institusi semacam ini bertahan lama, hasilnya bukan hanya minimnya prestasi tim nasional, tetapi juga potensi ekonomi raksasa dari basis penggemar terbesar dunia yang gagal dikonversi menjadi nilai industri yang berkelanjutan.
Bandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan, dua negara Asia yang nyaris selalu hadir di Piala Dunia. Jepang membangun fondasinya lewat J-League yang didirikan tahun 1993 dengan mewajibkan setiap klub peserta memiliki tim pembinaan usia muda sebagai syarat lisensi. Federasi Sepak Bola Jepang menautkan pembinaan akar rumput dengan institusi pendidikan, membangun kompetisi antarsekolah yang kompetitif, sekaligus merancang visi jangka panjang seratus tahun untuk mencapai seratus klub profesional pada 2092.
Selain itu, ada konsep multiplier effect yang sering dipakai untuk memproyeksikan dampak event olahraga besar, yaitu asumsi bahwa setiap dolar yang dibelanjakan penonton akan berputar beberapa kali di perekonomian lokal lewat hotel, restoran, dan transportasi. Namun studi University of Toronto bahkan mencatat 12 dari 14 edisi Piala Dunia terakhir justru menghasilkan kerugian ekonomi neto bagi tuan rumah jika seluruh biaya infrastruktur dihitung.
Kerangka teori inilah yang semestinya menjadi pengingat bahwa nilai ekonomi sepak bola tidak datang otomatis dari sekadar menggelar turnamen besar atau mendatangkan pemain bintang, melainkan dari struktur kompetisi, tata kelola liga, dan konsistensi institusi yang menopangnya dalam jangka panjang.
Potensi dan Problem Institusi Indonesia
Bagaimana dengan Indonesia? Potensinya sebenarnya sangat besar. Survei Nielsen Sports pernah mencatat lebih dari 60% masyarakat Indonesia, atau sekitar 160-190 juta jiwa, memiliki minat tinggi terhadap sepak bola, menjadikan Indonesia salah satu pasar penggemar terbesar di dunia.
Kajian BRI Research Institute mencatat Liga 1 musim 2024/2025 menciptakan perputaran ekonomi sekitar Rp10,42 triliun, nilai tambah ekonomi Rp5,93 triliun, dan sekitar 45 ribu lapangan kerja. Namun angka itu masih sangat kecil dibandingkan skala industri sepak bola Eropa yang mencapai ratusan triliun rupiah. Kesenjangan antara antusiasme publik yang masif dengan nilai ekonomi yang berhasil dimonetisasi inilah yang menjadi inti persoalan sepak bola nasional.
Di titik ini, kerangka berpikir ekonom Daron Acemoglu tentang institusi menjadi sangat relevan. Dalam karya klasiknya bersama James Robinson, "Why Nations Fail", Acemoglu membedakan institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Institusi inklusif memberi ruang partisipasi luas, aturan main yang adil, dan insentif bagi siapa saja untuk berinovasi dan berinvestasi jangka panjang.
Institusi ekstraktif justru memusatkan kekuasaan dan manfaat ekonomi pada segelintir elite, menciptakan aturan yang tidak pasti, dan meredam insentif masyarakat luas untuk berpartisipasi secara produktif. Argumen inti Acemoglu adalah kemakmuran suatu bangsa ditentukan oleh kualitas institusinya, bukan oleh sumber daya alam, geografi, atau bahkan bakat individu warganya.
Kerangka ini bisa dipinjam untuk membaca persoalan sepak bola Indonesia. Berbagai kajian tata kelola menunjukkan liga domestik masih dibayangi ketidakpastian jadwal kompetisi, konflik kepentingan di tubuh federasi, kualitas wasit yang kerap dipersoalkan, tunggakan gaji pemain, hingga klub yang kolaps di tengah musim karena manajemen keuangan yang buruk.
Pola-pola ini adalah ciri khas institusi ekstraktif dalam olahraga, yaitu aturan main yang tidak konsisten, akuntabilitas yang lemah, dan manfaat ekonomi yang tidak mengalir merata ke pembinaan usia muda maupun infrastruktur dasar. Ketika institusi semacam ini bertahan lama, hasilnya bukan hanya minimnya prestasi tim nasional, tetapi juga potensi ekonomi raksasa dari basis penggemar terbesar dunia yang gagal dikonversi menjadi nilai industri yang berkelanjutan.
Bandingkan dengan Jepang dan Korea Selatan, dua negara Asia yang nyaris selalu hadir di Piala Dunia. Jepang membangun fondasinya lewat J-League yang didirikan tahun 1993 dengan mewajibkan setiap klub peserta memiliki tim pembinaan usia muda sebagai syarat lisensi. Federasi Sepak Bola Jepang menautkan pembinaan akar rumput dengan institusi pendidikan, membangun kompetisi antarsekolah yang kompetitif, sekaligus merancang visi jangka panjang seratus tahun untuk mencapai seratus klub profesional pada 2092.
Lihat Juga :