Nasib dan Perjuangan Buruh

Alienasi Terhadap Buruh

Coba lihat apa yang terjadi di sekeliling kita. Setiap denyut kehidupan kota ini senantiasa bergerak karena keringat para buruh. Ironisnya, mereka sering kali menjadi orang asing di tempat yang sebenarnya mereka bangun sendiri. Nasib mereka justru terlempar jauh ke pinggiran, terjebak dengan upah yang seringkali hanya cukup untuk menyambung hidup hingga esok pagi.

Di saat biaya hidup melambung tinggi, harga kebutuhan pokok mencekik, dan bayang-bayang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) siap menerkam kapan saja, buruh dipaksa untuk terus "berterima kasih" atas pekerjaan yang tersisa. Harapan untuk mendapatkan kepastian jaminan sosial dan upah yang layak seringkali menguap begitu saja. Namun, untuk memahami mengapa ini terus terjadi, kita tidak bisa hanya melihat ke dalam negeri.

Terperangkap dalam Rantai Pasok Global

Dalam lanskap ekonomi kontemporer, buruh Indonesia tidak berdiri sendiri. Penderitaan mereka terhubung langsung dalam apa yang disebut sebagai global production networks, yakni rantai pasok global yang menghubungkan bahan baku, tenaga kerja, modal, hingga pasar dalam satu sistem lintas negara.

Ambil contoh sepasang sepatu yang diproduksi di Surabaya. Sepatu itu bisa saja dirancang di Eropa, menggunakan bahan dari Asia Timur, dan dijual di Amerika Serikat dengan harga selangit. Dalam sistem seperti ini, posisi buruh Indonesia sering kali berada di dasar piramida. Sekadar menjadi mesin produksi dengan label "tenaga kerja murah".

Logika ini selaras dengan world-systems theory dari Immanuel Wallerstein. Dunia terbagi ke dalam pusat, semi-periferi, dan periferi (pinggiran). Harus diakui, jika Indonesia masih terjebak di posisi pinggiran. Kita sekadar menjadi pemasok keringat dan bahan mentah, bukan pengendali nilai tambah (desain, teknologi, atau merek) yang meraup keuntungan terbesar.

Akibatnya, dorongan untuk menekan upah buruh serendah mungkin bukan hanya datang dari keserakahan pengusaha domestik, tetapi juga dari kompetisi global yang brutal melawan negara seperti Vietnam, Bangladesh, atau India. Dalam kapitalisme global, modal sangat mudah berpindah ke negara yang menawarkan biaya produksi termurah. Sebaliknya, buruh terikat pada ruang geografisnya. Ketimpangan mobilitas inilah yang kembali melucuti posisi tawar buruh hingga ke akar-akarnya.

Persoalan ini merembet pada kualitas kerja. Demi memenuhi standar harga murah yang ditekan oleh perusahaan multinasional, jam kerja diperpanjang, sistem kerja kontrak semakin banyak, dan perlindungan sosial yang tak jelas juntrungannya. Ironisnya, dalam narasi pembangunan nasional, keberhasilan menarik investasi asing dengan memamerkan "upah murah" sering diklaim sebagai prestasi. Padahal, tanpa adanya strategi yang jelas, ini hanyalah jalan menuju low-wage trap (jebakan ekonomi berupah rendah). Indonesia berisiko hanya menjadi "pabrik dunia", tanpa pernah benar-benar mencicipi kue kesejahteraannya.