Kebijakan Tidak Tepat Implementasi

HENDARMAN

Ketua Dewan Pakar JFAK INAKI/Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan, Bogor



Dalam praktik pemerintahan, kebijakan publik sering dipahami sebagai solusi atas suatu persoalan. Namun dalam banyak kasus, masalah baru justru muncul setelah kebijakan diterapkan. Ditengarai bahwa hal ini bukan semata-mata karena niat kebijakan yang keliru, melainkan karena proses perumusannya tidak memperhitungkan kompleksitas implementasi di lapangan. Tidak sedikit bukti yang menunjukkan bahwa kebijakan yang dirancang secara terburu-buru, tanpa analisis yang matang, seringkali menimbulkan resistensi birokrasi, kebingungan masyarakat, bahkan kegagalan program.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di banyak negara dengan sistem pemerintahan yang relatif matang. Dalam literatur kebijakan publik, kondisi ini dikenal sebagai implementation gap atau kesenjangan antara tujuan kebijakan yang dirumuskan di tingkat pusat dan hasil yang benar-benar terjadi di lapangan. Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas gagasan, tetapi oleh desain implementasinya. Dengan kata lain, kebijakan yang baik harus dapat dilaksanakan secara realistis, konsisten, dan berkelanjutan.

Masalah

Dalam kajian kebijakan publik, implementasi merupakan tahap yang sering menjadi titik kritis keberhasilan suatu kebijakan. Jeffrey L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky, dalam buku klasik “Implementation” (1973) menunjukkan bahwa semakin kompleks sebuah kebijakan, terutama yang melibatkan banyak lembaga dan aktor akan semakin besar pula risiko kegagalan implementasinya apabila desain kebijakannya tidak jelas sejak awal.