Kebijakan Tidak Tepat Implementasi

Masalah implementasi juga berkaitan dengan perilaku birokrasi di tingkat lapangan. Beberapa fakta menunjukkan bahwa kebijakan cenderung hanya dirancang berdasarkan atas perspektif pemerintah pusat dan kurang memperhitungkan realitas di tingkat pelaksana Michael Lipsky dalam bukunya “Street-Level Bureaucracy” (1980) menjelaskan bahwa pegawai layanan publik di tingkat operasional memiliki diskresi besar dalam menjalankan kebijakan. Atinya mereka memiliki peran besar dalam menentukan bagaimana kebijakan dijalankan. Jika mereka tidak memahami atau tidak mendukung kebijakan tersebut, implementasinya bisa berubah dari tujuan awal. Atau, jika kebijakan tidak dipahami atau tidak realistis untuk dilaksanakan maka pelaksana di lapangan akan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan cara mereka sendiri.

Kegagalan implementasi juga sering terjadi ketika kebijakan dibuat secara mendadak atau bersifat reaktif terhadap tekanan politik atau opini publik. Kebijakan yang lahir dalam situasi seperti ini cenderung tidak melalui proses analisis kebijakan yang memadai, seperti kajian dampak, konsultasi publik, atau pengujian kapasitas birokrasi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa secara prinsip, kebijakan publik tidak cukup hanya dirumuskan secara normatif, tetapi harus dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas implementasi sejak awal.Tidak mengherankan sebuah kebijakan yang terlihat baik di atas kertas belum tentu menghasilkan dampak yang sama ketika dijalankan. Juga tidak mengejutkan apabila masyarakat menemukan kejanggalan seperti ketidaktepatan sasaran, ketidakadilan, ketidakberesan dalam pengelolaan yang menimbulkan kegaduhan publik.

Terdapat sejumlah faktor yang sering menyebabkan sebuah kebijakan terkesan mendadak dan menimbulkan masalah dalam implementasi. Pertama, adanya tekanan politik dan kebutuhan respons cepat. Dalam sistem pemerintahan modern, pemimpin sering dituntut untuk merespons isu publik dengan cepat. Akibatnya, kebijakan terkadang dibuat sebelum analisis yang memadai selesai dilakukan.

Kedua, kurangnya analisis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Banyak kebijakan dirumuskan tanpa didukung data empiris yang cukup atau tanpa mempertimbangkan dan memanfaatkan hasil penelitian yang sudah ada. Padahal, kebijakan tersebut sudah menguras anggaran yang tidak sedikit diambil dari anggaran untuk sektor pembangunan lainnya.

Ketiga, koordinasi antarlembaga yang lemah. Kebijakan publik biasanya melibatkan banyak institusi. Jika koordinasi tidak dirancang sejak tahap perumusan, implementasi akan menghadapi konflik kewenangan atau tumpang tindih program. Dalam banyak kasus, terjadi tumpeng-tindih kewenangan dimana yang seharusnya fokus kepada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), malah ikut terlibat dalam tataran operasional yang bukan menjadi kewenangannya.

Keempat, keterbatasan kapasitas birokrasi. Merilee S. Grindle (1980) dalam bukunya “Policy Content and Context in Implementation” menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor tersebut yaitu isi kebijakan (policy content) dan konteks implementasinya (implementation context), termasuk kapasitas institusi dan dukungan politik. Jika kapasitas pelaksana tidak siap, maka kebijakan yang secara konseptual baik sekalipun berpotensi gagal.