Polemik PBI JK: Data Peserta Dimutakhirkan, Layanan Kesehatan Jalan, dan Pemerintah Tanggung Biaya PBI

Selain itu, pemerintah melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru dalam jangka waktu 3 bulan ke depan. DPR dan pemerintah sepakat memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan APBN agar tepat sasaran.

"DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU pemda," kata Dasco.

"DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju 1 data tunggal," ujarnya.