Kena Pajak, Besaran Penghasilan PPPK Bakal Lebih Besar dari PNS

JAKARTA - Pemerintah tengah menuntaskan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( PPPK ).

Koordinator Komunikasi Informasi Publik dan Pengaduan Internal (KIPP) Kemenpan-RB Elfansuri mengakui bahwa penuntasan Raperpres ini memakan waktu yang cukup lama. (Baca juga: Catat, Besok Daerah Harus Tuntaskan Aturan Sanksi Protokol Kesehatan)

“(Ini) karena harus mempertimbangkan berbagai aturan lain. Salah satu aturan yang harus dipertimbangkan adalah PP No. 80/2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” katanya dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (17/9/2020). (Baca juga: Ahli Epidemi Sentil Menkes: Setiap Kematian Dokter Masalah Besar)

Dia menyebutkan, dalam PP itu disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi PNS, anggota TNI, dan Polri yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN dan APBD. Sementara PPPK tidak disebutkan di dalam PP tersebut.“Maka, hal ini akan berpotensi mengurangi gaji dan tunjangan PPPK yang seharusnya diterima sama dengan gaji pegawai negeri sipil (PNS),” ujarnya. (Baca juga: Gunakan Masker dan Face Shield di Tempat Umum dan Zona Merah)



Seperti diketahui sebagaimana aturan yang berlaku, PPPK memiliki hak keuangan yang sama dengan PNS, kecuali dana pensiun. Menurut dia, berbagai alternatif solusi ditawarkan agar standar besaran gaji dan tunjangan yang diterima PPPK sama seperti gaji dan tunjangan PNS. Salah satunya adalah memperbesar gaji dan tunjangan PPPK sebelum terkena pajak.

“Karena itu diambil alternatif memberikan besaran gaji berbeda (lebih besar) daripada besaran gaji pokok PNS. Sehingga ketika dikenakan PPh, maka gaji yang diterima PPPK akan sama dengan gaji pokok PNS,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, Raperpres Gaji dan Tunjangan PPPK sudah memasuki tahap akhir. Dalam hal ini adalah tahap memperoleh paraf dari pimpinan kementerian/lembaga yang terkait. Dia menyebut Menteripan-RB telah memberikan parafnya dan menyampaikan kembali ke Sekretariat Negara untuk disirkulasikan kembali ke menteri terkait lainnya.

Dia mengatakan Kemenpan-RB berharap Raperpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat. Dengan begitu, PPPK yang sudah lulus seleksi pada tahun 2019 dapat segera memperoleh kepastian.

“Sekitar 51 ribu tenaga honorer yang telah lulus seleksi PPPK tahun 2019 yang lalu sangat menanti terbitnya Raperpres Gaji dan Tunjangan PPPK ini,” tandasnya.