Kebijakan Fiskal atau Moneter ?

Risiko paling signifikan muncul ketika negara berupaya mengejar ketiga tujuan tersebut secara bersamaan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa upaya mempertahankan kurs tetap sambil membuka pasar modal dan tetap menjalankan kebijakan suku bunga independen berujung pada krisis keuangan besar, seperti Mexican Peso Crisis 1994–1995 dan Asian Financial Crisis 1997–1998. Tekanan pasar yang semakin meningkat membuat negara tidak mampu mempertahankan keseimbangan, sehingga transisi paksa menuju nilai tukar mengambang menjadi tidak terhindarkan.

Oleh sebab itu, The Impossible Trinity memberikan pelajaran penting bahwa kebijakan moneter harus dipilih berdasarkan prioritas pembangunan nasional dan disinergikan dengan kebijakan fiskal serta kondisi ekonomi domestik agar stabilitas makroekonomi dan tujuan pembangunan jangka panjang dapat dicapai secara berkelanjutan.

Sinergi Kebijakan Terpadu

Dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, keberadaan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas pemerintah sebagai otoritas fiskal, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator industri keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai penjamin stabilitas perbankan, memiliki peran yang sangat strategis.

Mengingat kompleksitas sistem keuangan dan keterkaitannya dengan sektor riil, kebijakan ekonomi tidak dapat lagi dijalankan secara sektoral atau terfragmentasi. Setiap keputusan yang diambil oleh satu otoritas akan menimbulkan implikasi langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga lainnya, sehingga koordinasi kebijakan menjadi keharusan, bukan pilihan.

Pasalnya, koordinasi yang bersifat formal atau prosedural saja tidak cukup. Pemangku kepentingan dalam KSSK perlu mendorong terbentuknya integrated policy atau kebijakan terpadu yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah dalam satu sektor tertentu.

Sebaliknya, kebijakan harus dirancang berdasarkan pandangan yang menyeluruh terhadap stabilitas makroekonomi, kesehatan sektor keuangan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Hal ini penting mengingat sumber risiko ekonomi saat ini bersifat multidimensional, mulai dari volatilitas pasar keuangan, ketidakpastian global, disrupsi rantai pasok, hingga tekanan inflasi yang dapat berdampak simultan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan.

Oleh sebab itu, integrasi kebijakan antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan diperlukan untuk menghasilkan respons kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Tanpa kebijakan terpadu, respons kebijakan berpotensi bersifat parsial, saling bertentangan, atau bahkan menciptakan risiko baru melalui policy mismatch.

Dengan memperkuat sinergi dan menyusun kebijakan berbasis data dan analisis risiko lintas sektor, KSSK dapat memperkuat ketahanan sistem keuangan nasional dan memastikan tujuan pembangunan ekonomi – termasuk stabilitas harga, perlindungan sektor keuangan, dan kesejahteraan Masyarakat – dapat dicapai secara berkelanjutan. Semoga.