Sentralitas ASEAN Dinilai Ampuh Hadapi China dan Kekuatan Eksternal
Rabu, 01 Oktober 2025 - 08:30 WIB
Dalam pandangan Eva Kurniati Situmorang, diplomat ahli madya yang bertugas pada Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, ASEAN memang mengambil pendekatan pragmatik yang berupaya menjaga hubungan baik bukan hanya dengan China tetapi juga dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya.
Menurut Eva, Indonesia sepenuhnya mendukung kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN, yang dalam pandangannya sangat berkomitmen untuk memperkuat sentralitas ASEAN, meningkatkan perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN dan memperkuat inklusivitas dan keberlangsungan dalam kawasan ASEAN.
Perihal hubungan antara kawasan Asia Tenggara dan RRC, dia mengakui bahwa terdapat keuntungan dan risiko dari upaya RRC menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Resep mujarab untuk mengatasi risiko itu dengan tidak bergantung pada pihak mana pun, tetapi justru makin memperkuat sentralitas ASEAN.
“Indonesia berkomitmen pada sentralitas ASEAN dan percaya bahwa mekanisme yang dipimpin ASEAN merupakan kerangka kerja terbaik dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar,” ujar Eva.
Profesor Departemen Ilmu Politik National University of Singapore Ian Chong mengingatkan bahwa RRC yang dihadapi oleh Asia Tenggara saat ini berbeda dari RRC pada era 1990-an. “Kita harus berurusan dengan RRC karena kedekatan jarak dengan kawasan kita. Ini adalah hal yang harus dihadapi oleh siapa pun yang menjadi ketua ASEAN,” katanya.
Salah satu isu yang kompleks dan harus dihadapi ASEAN dalam kaitan dengan China adalah sengketa di LCS. “Memang telah terjadi dialog antara masing-masing pihak dan telah berlangsung diskusi terus menerus tentang kode perilaku, tetapi saya menduga belum akan ada penyelesaian segera,” tuturnya.
Dalam pandangan Ian, salah satu yang mempekeruh permasalahan adalah keputusan RRC untuk tidak menghargai hasil keputusan arbitrase internasional tahun 2016 meski RRC adalah salah satu dari negara-negara yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Padahal, ini menimbulkan permasalahan karena bagi negara-negara Asia Tenggara, kepastian dan kejelasan hukum merupakan salah satu kunci yang diandalkan untuk memaksa negara-negara besar lebih menahan diri.
Menurut Eva, Indonesia sepenuhnya mendukung kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN, yang dalam pandangannya sangat berkomitmen untuk memperkuat sentralitas ASEAN, meningkatkan perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN dan memperkuat inklusivitas dan keberlangsungan dalam kawasan ASEAN.
Perihal hubungan antara kawasan Asia Tenggara dan RRC, dia mengakui bahwa terdapat keuntungan dan risiko dari upaya RRC menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Resep mujarab untuk mengatasi risiko itu dengan tidak bergantung pada pihak mana pun, tetapi justru makin memperkuat sentralitas ASEAN.
“Indonesia berkomitmen pada sentralitas ASEAN dan percaya bahwa mekanisme yang dipimpin ASEAN merupakan kerangka kerja terbaik dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar,” ujar Eva.
Profesor Departemen Ilmu Politik National University of Singapore Ian Chong mengingatkan bahwa RRC yang dihadapi oleh Asia Tenggara saat ini berbeda dari RRC pada era 1990-an. “Kita harus berurusan dengan RRC karena kedekatan jarak dengan kawasan kita. Ini adalah hal yang harus dihadapi oleh siapa pun yang menjadi ketua ASEAN,” katanya.
Salah satu isu yang kompleks dan harus dihadapi ASEAN dalam kaitan dengan China adalah sengketa di LCS. “Memang telah terjadi dialog antara masing-masing pihak dan telah berlangsung diskusi terus menerus tentang kode perilaku, tetapi saya menduga belum akan ada penyelesaian segera,” tuturnya.
Dalam pandangan Ian, salah satu yang mempekeruh permasalahan adalah keputusan RRC untuk tidak menghargai hasil keputusan arbitrase internasional tahun 2016 meski RRC adalah salah satu dari negara-negara yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Padahal, ini menimbulkan permasalahan karena bagi negara-negara Asia Tenggara, kepastian dan kejelasan hukum merupakan salah satu kunci yang diandalkan untuk memaksa negara-negara besar lebih menahan diri.
(jon)
Lihat Juga :