Sentralitas ASEAN Dinilai Ampuh Hadapi China dan Kekuatan Eksternal

JAKARTA - Hubungan antara China dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara merupakan sebuah fenomena yang penting dan menarik untuk diperhatikan. Kedekatan antara China dan kawasan Asia Tenggara menyebabkan interaksi antara kedua pihak terjalin sejak berabad-abad, bahkan jauh sebelum Republik Rakyat China (RRC) berdiri.

Selain hubungan perdagangan yang berlangsung selama ratusan, atau bahkan ribuan tahun, hubungan antara kedua pihak diwarnai juga dengan upaya menanamkan pengaruh, khususnya dari pihak China pada Asia Tenggara. Upaya China mempengaruhi Vietnam, serangan Dinasti Yuan ke Jawa di era Kertanegara, serta perjalanan armada Laksamana Cheng Ho melalui Nusantara adalah beberapa contoh dari upaya menanamkan pengaruh dari daratan China ke Asia Tenggara, meski tak selalu diwarnai kekerasan.

Baca juga: Persatuan ASEAN-China Jadi Pertahanan Terbaik Asia dalam Hadapi Perang Dagang

Dalam era modern ini, upaya China menanamkan pengaruh di kawasan terlihat dari berbagai strategi yang diterapkan RRC dalam menjalin relasi baik dengan negara-negara Asia Tenggara maupun organisasi yang menaungi negara-negara kawasan ini yaitu Asosiasi Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN).

Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto menjelaskan sejak sekitar tiga dasawarsa lalu, China berupaya menangkal setiap perkembangan yang berpotensi mengganggu kepentingan nasionalnya melalui hubungannya dengan ASEAN serta melalui kehadirannya dalam forum-forum yang digagas ASEAN.

Menurut pemerhati China yang juga dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH) itu, keinginan RRC memperkuat pengaruhnya di Asia Tenggara makin terlihat sejak Presiden Xi Jinping menduduki posisi kepemimpinan tertinggi di negeri itu.

“China telah menjalankan seperangkat inisiatif ekonomi, politik, diplomatik, dan sosial budaya dengan ASEAN dan negara-negara anggotanya untuk meningkatkan citra internasional China, serta memperkuat klaim teritorialnya di Laut China Selatan (LCS) dan Selat Taiwan,” ujar Johanes seusai seminar bertajuk “Kepemimpinan Malaysia dan Diplomasi Tiongkok di ASEAN,” yang diselenggarakan di Jakarta, belum lama ini.

Mengutip riset yang sedang dilaksanakan FSI di bawah koordinasi alumni Universitas Western Australia (UWA) Ratih Kabinawa, Johanes menyampaikan pandangan bahwa salah satu strategi yang RRC lakukan untuk menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara dengan secara khusus mendekati negara yang sedang mendapat giliran sebagai ketua ASEAN.

“Hal ini karena posisi sebagai ketua ASEAN merupakan posisi yang sangat strategis, khususnya dalam membangun konsensus, mempersiapkan agenda, dan melakukan resolusi konflik dan mediasi diplomatik,” ungkap Johanes.

Menurut dia, kedekatan antara Malaysia dengan RRC menjadi salah satu kunci dari keberhasilannya sebagai ketua ASEAN tahun ini dalam memediasi konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan itu merupakan buah dari upaya perimbangan yang dilakukan Malaysia baik dalam menjaga kedekatan dengan RRC maupun kekuatan-kekuatan lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS).

Dengan kata lain, dia beranggapan upaya menjaga perimbangan hubungan dengan berbagai kekuatan besar adalah sangat penting. Meski demikian, dalam pandangan Johanes, kedekatan yang berlebihan dengan RRC juga berpotensi menyebabkan ASEAN menjadi lemah, khususnya dalam ketegangan-ketegangan yang secara langsung melibatkan RRC.

Pemerhati Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia Broto Wardoyo memiliki pandangan yang sedikit berbeda, namun menarik. Menurut dia, China tak akan mampu memaksa ASEAN mengambil sebuah keputusan bulat yang akan membahayakan kepentingan mereka sendiri.

Karena itu, dia menilai strategi pragmatis yang paling tepat bagi China adalah menjaga status quo. Kehadiran dan pengaruh China di Asia Tenggara memang meningkat, namun kompleksitas yang mewarnai pengambilan keputusan di ASEAN justru menjadi penghambat yang menghalangi China untuk memaksa ASEAN mengambil keputusan dengan suara bulat.

Broto juga mengomentari politik luar negeri Indonesia yang akhir-akhir ini menurutnya telah bergeser dari kebijakan yang berpusat pada ASEAN menjadi kebijakan luar negeri yang makin beragam.

Dalam pandangan Eva Kurniati Situmorang, diplomat ahli madya yang bertugas pada Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, ASEAN memang mengambil pendekatan pragmatik yang berupaya menjaga hubungan baik bukan hanya dengan China tetapi juga dengan kekuatan-kekuatan besar lainnya.

Menurut Eva, Indonesia sepenuhnya mendukung kepemimpinan Malaysia sebagai ketua ASEAN, yang dalam pandangannya sangat berkomitmen untuk memperkuat sentralitas ASEAN, meningkatkan perdagangan dan investasi antarnegara ASEAN dan memperkuat inklusivitas dan keberlangsungan dalam kawasan ASEAN.

Perihal hubungan antara kawasan Asia Tenggara dan RRC, dia mengakui bahwa terdapat keuntungan dan risiko dari upaya RRC menanamkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Resep mujarab untuk mengatasi risiko itu dengan tidak bergantung pada pihak mana pun, tetapi justru makin memperkuat sentralitas ASEAN.

“Indonesia berkomitmen pada sentralitas ASEAN dan percaya bahwa mekanisme yang dipimpin ASEAN merupakan kerangka kerja terbaik dalam menghadapi tantangan-tantangan dari luar,” ujar Eva.

Profesor Departemen Ilmu Politik National University of Singapore Ian Chong mengingatkan bahwa RRC yang dihadapi oleh Asia Tenggara saat ini berbeda dari RRC pada era 1990-an. “Kita harus berurusan dengan RRC karena kedekatan jarak dengan kawasan kita. Ini adalah hal yang harus dihadapi oleh siapa pun yang menjadi ketua ASEAN,” katanya.

Salah satu isu yang kompleks dan harus dihadapi ASEAN dalam kaitan dengan China adalah sengketa di LCS. “Memang telah terjadi dialog antara masing-masing pihak dan telah berlangsung diskusi terus menerus tentang kode perilaku, tetapi saya menduga belum akan ada penyelesaian segera,” tuturnya.

Dalam pandangan Ian, salah satu yang mempekeruh permasalahan adalah keputusan RRC untuk tidak menghargai hasil keputusan arbitrase internasional tahun 2016 meski RRC adalah salah satu dari negara-negara yang menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Padahal, ini menimbulkan permasalahan karena bagi negara-negara Asia Tenggara, kepastian dan kejelasan hukum merupakan salah satu kunci yang diandalkan untuk memaksa negara-negara besar lebih menahan diri.