Penulisan Sejarah Nasional dan Integrasi Bangsa
Kamis, 10 Juli 2025 - 06:59 WIB
Alasan penulisan ulang sejarah menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon adalah untuk menghasilkan buku yang merupakan sejarah resmi, official history, dengan orentasi kepada kepentingan nasional, untuk meningkatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, menguatkan identitas nasional dalam menghadapi tantangan globalisai yang relevan dengan generasi muda.
Penulisan ulang sejarah diperhadapkan kepada tuntutan publik yang meminta keadilan sejarah atas berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Banyak cerita kelam dalam sejarah bangsa yang belum diungkap, misalnya konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dari era Presiden Soekarno sampai era Presiden Jokowi.
Misal, revolusi sosial yang memakan korban keluarga bangsawan Melayu di Sumatera Timur, pelanggaran HAM saat operasi PRRI/Permesta, G30/S PKI, Tanjung Priok, Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Dukun Santet, Konflik Ambon, Poso, Kupang, Sambas, hingga Penembakan di KM 50. Kalau semua peristiwa di atas tidak ditulis dengan hati-hati, hanya melihat dari sisi hasil penelitian sejarah, maka penulisan ulang sejarah hanya akan memunculkan permasalahan baru.
Tidak semua peristiwa sejarah ditulis dalam sejarah nasional. Sejarah, selain sebagai ilmu, juga memiliki kegunaan memperkuat integrasi nasional. Atau sebaliknya, sejarah dapat menjadi kekuatan yang memisahkan suatu bangsa, contoh India dan Pakistan serta lepasnya Timor Timur dari Indonesia.
Penulisan sejarah yang berkaitan dengan konflik di Indonesia, baik konflik horizontal dan vertikal, tidak mencari benar salah, tetapi diambil pelajaran atas peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali.
Resolusi konflik dari berbagai peristiwa konflik Ambon dan Poso, dapat menjadi pembelajaran kepada generasi muda dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial yang akan mereka alami di masa depan, yang bakal lebih kompleks
Kami percaya, 100 sejarawan memiliki kamampuan akademik dan moralitas yang tinggi dalam menulis sejarah bangsa yang akan menjadi kekuatan pemersatu bangsa ini dalam menghadapi tantangan zaman di era global.
Penulisan ulang sejarah diperhadapkan kepada tuntutan publik yang meminta keadilan sejarah atas berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa lalu. Banyak cerita kelam dalam sejarah bangsa yang belum diungkap, misalnya konflik vertikal dan horizontal yang terjadi dari era Presiden Soekarno sampai era Presiden Jokowi.
Misal, revolusi sosial yang memakan korban keluarga bangsawan Melayu di Sumatera Timur, pelanggaran HAM saat operasi PRRI/Permesta, G30/S PKI, Tanjung Priok, Kerusuhan Mei 1998, peristiwa Dukun Santet, Konflik Ambon, Poso, Kupang, Sambas, hingga Penembakan di KM 50. Kalau semua peristiwa di atas tidak ditulis dengan hati-hati, hanya melihat dari sisi hasil penelitian sejarah, maka penulisan ulang sejarah hanya akan memunculkan permasalahan baru.
Tidak semua peristiwa sejarah ditulis dalam sejarah nasional. Sejarah, selain sebagai ilmu, juga memiliki kegunaan memperkuat integrasi nasional. Atau sebaliknya, sejarah dapat menjadi kekuatan yang memisahkan suatu bangsa, contoh India dan Pakistan serta lepasnya Timor Timur dari Indonesia.
Penulisan sejarah yang berkaitan dengan konflik di Indonesia, baik konflik horizontal dan vertikal, tidak mencari benar salah, tetapi diambil pelajaran atas peristiwa tersebut agar tidak terulang kembali.
Resolusi konflik dari berbagai peristiwa konflik Ambon dan Poso, dapat menjadi pembelajaran kepada generasi muda dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial yang akan mereka alami di masa depan, yang bakal lebih kompleks
Kami percaya, 100 sejarawan memiliki kamampuan akademik dan moralitas yang tinggi dalam menulis sejarah bangsa yang akan menjadi kekuatan pemersatu bangsa ini dalam menghadapi tantangan zaman di era global.
(zik)
Lihat Juga :