Remang-remang Danantara
Sabtu, 22 Februari 2025 - 20:33 WIB
Deloitte, dalam Eminence Series (2016), mengidentifikasi tiga model utama superholding yang relevan bagi Danantara. Pure Holding Company berfokus pada kepemilikan saham tanpa keterlibatan operasional.
Mixed Holding Company menggabungkan kepemilikan saham dengan keterlibatan operasional dan memerlukan struktur manajemen yang solid. Conglomerate Holding Company menekankan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko spesifik sektor, tetapi berpotensi kehilangan fokus strategis.
Deloitte juga menyatakan, ada lagi empat model dalam struktur bisnis superholding: holding company (desentralisasi penuh), strategic guidance (panduan strategis dan target keuangan), strategic control (kontrol lebih besar perusahaan induk), dan integrated operating company (pengelolaan terpusat, berisiko menurunkan inovasi). Akan seperti apa Danantara sebagai superholding? PP tadi mestinya bisa memberi jawaban.
Penting juga mengatur mekanisme service delivery untuk menyelaraskan proses, teknologi, dan sumber daya guna memastikan efisiensi dan konsistensi kinerja organisasi. Aktivitas service delivery merujuk pada bagaimana pekerjaan pendukung seperti akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, logistik, hukum, satpam, dan lainnya disediakan dan dikelola. Bisa saja, layanan-layanan ini disediakan terpusat oleh holding (centralized) atau didistribusikan ke unit (decentralized). Yang jelas, jika tidak diatur, ini bisa menjadi celah untuk "bermain".
Indonesia memiliki peluang untuk membangun SWF yang kredibel dan berdaya saing tinggi selama Pemerintah mampu menyusun regulasi yang bisa menjawab semua tantangan tadi. Sebaliknya, jika regulasi memberi celah bagi intervensi politik, maka itu dapat merusak tujuan Danantara.
Padahal, terus terang saja, risiko terbesar Danantara adalah intervensi politik yang dominan di Indonesia. Urusan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan non-ekonomi.
Makanya, pemisahan tegas antara ekonomi dan non-ekonomi, utamanya politik, menjadi penting. Sistem rekrutmen pengelola Danantara harus benar-benar memastikan orang yang tepat dalam posisi yang tepat. Bukan yang punya beking politik belaka. Dengan begitu mereka bisa membuat keputusan profesional dan independen, tanpa pengaruh politik.
Pisahkan fungsi pemerintah dan pengelola SWF serta pastikan bahwa posisi-posisi penting diisi mereka yang kompeten, bukan subordinasi politik. Hanya dengan cara ini Danantara tidak jatuh ke tangan yang salah, lalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, politisasi, dan korupsi. Namun, untuk saat ini, pastikan proses penyusunan aturan turunan dan rekrutmen Danantara berjalan secara transparan.
Mixed Holding Company menggabungkan kepemilikan saham dengan keterlibatan operasional dan memerlukan struktur manajemen yang solid. Conglomerate Holding Company menekankan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko spesifik sektor, tetapi berpotensi kehilangan fokus strategis.
Deloitte juga menyatakan, ada lagi empat model dalam struktur bisnis superholding: holding company (desentralisasi penuh), strategic guidance (panduan strategis dan target keuangan), strategic control (kontrol lebih besar perusahaan induk), dan integrated operating company (pengelolaan terpusat, berisiko menurunkan inovasi). Akan seperti apa Danantara sebagai superholding? PP tadi mestinya bisa memberi jawaban.
Penting juga mengatur mekanisme service delivery untuk menyelaraskan proses, teknologi, dan sumber daya guna memastikan efisiensi dan konsistensi kinerja organisasi. Aktivitas service delivery merujuk pada bagaimana pekerjaan pendukung seperti akuntansi, keuangan, sumber daya manusia, teknologi informasi, logistik, hukum, satpam, dan lainnya disediakan dan dikelola. Bisa saja, layanan-layanan ini disediakan terpusat oleh holding (centralized) atau didistribusikan ke unit (decentralized). Yang jelas, jika tidak diatur, ini bisa menjadi celah untuk "bermain".
Indonesia memiliki peluang untuk membangun SWF yang kredibel dan berdaya saing tinggi selama Pemerintah mampu menyusun regulasi yang bisa menjawab semua tantangan tadi. Sebaliknya, jika regulasi memberi celah bagi intervensi politik, maka itu dapat merusak tujuan Danantara.
Padahal, terus terang saja, risiko terbesar Danantara adalah intervensi politik yang dominan di Indonesia. Urusan ini dapat menciptakan ketidakseimbangan antara tujuan ekonomi dan non-ekonomi.
Makanya, pemisahan tegas antara ekonomi dan non-ekonomi, utamanya politik, menjadi penting. Sistem rekrutmen pengelola Danantara harus benar-benar memastikan orang yang tepat dalam posisi yang tepat. Bukan yang punya beking politik belaka. Dengan begitu mereka bisa membuat keputusan profesional dan independen, tanpa pengaruh politik.
Pisahkan fungsi pemerintah dan pengelola SWF serta pastikan bahwa posisi-posisi penting diisi mereka yang kompeten, bukan subordinasi politik. Hanya dengan cara ini Danantara tidak jatuh ke tangan yang salah, lalu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, politisasi, dan korupsi. Namun, untuk saat ini, pastikan proses penyusunan aturan turunan dan rekrutmen Danantara berjalan secara transparan.
(poe)
Lihat Juga :