Luas Operasi PT Timah Seharusnya Dihitung Ahli Geologi Bukan Kehutanan

Junaedi menilai metode perhitungan kerugian yang dilakukan tidak relevan. Ia berpandangan ada kecenderungan mencampuradukkan keilmuan, yang dapat menimbulkan keraguan terhadap objektivitas proses hukum.

"Menugaskan ahli kehutanan untuk menghitung kerugian di wilayah pertambangan adalah praktik yang mengabaikan prinsip keilmuan," kata Junaedi.

Penghitungan kerugian lingkungan, katanya, seharusnya menjadi domain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang memiliki tupoksi dalam studi kelayakan tambang.

Ahli lain, Guru Besar Bidang Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan IPB, Prof Sudarsono Soedomo, yang memberikan keterangan di persidangan, menguatkan pandangan tersebut.

"Pemerintah sudah menghitung dampak tambang terhadap lingkungan dan ekonomi sebelum memberikan izin usaha. Hal ini dilakukan melalui cost-benefit analysis untuk memastikan dampak positif lebih besar daripada dampak negatif," katanya.