Indonesia Darurat Korupsi, Senator Filep Desak RUU Perampasan Aset Disahkan
Senin, 13 Juli 2026 - 06:38 WIB
loading...
Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset segera disahkan. Pasalnya banyak kasus korupsi terungkap dan melibatkan banyak pejabat publik baik di daerah hingga pusat.
“RUU Perampasan Aset ini regulasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat di berbagai daerah. Di tengah kondisi korupsi yang semakin memprihatinkan, negara memerlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk memulihkan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Menurut Filep, belakangan ini masyarakat terus disuguhi berbagai kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara maupun pejabat publik secara umum dengan nilai kerugian negara yang sangat besar.
”Fenomena ini menunjukkan, korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional, menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan penegakan hukum. Apalagi, kasus yang mencuat akhir-akhir ini menyeret eks pejabat penegak hukum kita,” ucapnya.
Baca juga: Baleg DPR Sangkal Kabar RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas 2026
Seperti diketahui, sejumlah kasus korupsi mencuat ke ruang publik di antaranya menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah yang terseret dalam tiga perkara sekaligus. Febrie ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu, 11 Juli 2026 dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PT Asabri dan PT Krakatau Steel.
Sebelumnya, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring OTT KPK pada Kamis 9 Juli 2026 lalu yang diduga memeras pegawai di lingkungan Pemkab Sukoharjo senilai Rp2,93 Miliar. Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bersama dua anak buahnya yakni Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo.
“RUU Perampasan Aset ini regulasi yang sangat dinantikan oleh masyarakat di berbagai daerah. Di tengah kondisi korupsi yang semakin memprihatinkan, negara memerlukan instrumen hukum yang lebih tegas dan efektif untuk memulihkan kerugian negara serta memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Menurut Filep, belakangan ini masyarakat terus disuguhi berbagai kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara maupun pejabat publik secara umum dengan nilai kerugian negara yang sangat besar.
”Fenomena ini menunjukkan, korupsi masih menjadi ancaman serius bagi pembangunan nasional, menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat, serta menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan penegakan hukum. Apalagi, kasus yang mencuat akhir-akhir ini menyeret eks pejabat penegak hukum kita,” ucapnya.
Baca juga: Baleg DPR Sangkal Kabar RUU Perampasan Aset Dicoret dari Prolegnas Prioritas 2026
Seperti diketahui, sejumlah kasus korupsi mencuat ke ruang publik di antaranya menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah yang terseret dalam tiga perkara sekaligus. Febrie ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu, 11 Juli 2026 dalam kasus dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berkaitan dengan batu bara Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), PT Asabri dan PT Krakatau Steel.
Sebelumnya, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring OTT KPK pada Kamis 9 Juli 2026 lalu yang diduga memeras pegawai di lingkungan Pemkab Sukoharjo senilai Rp2,93 Miliar. Etik Suryani ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bersama dua anak buahnya yakni Kepala BPKAD Sukoharjo Richard Tri Handoko dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, Tri Mulyo.
Lihat Juga :
