Masalah Tafsir Hukum di Dalam Membaca KUHP 2023

Kedudukan NKRI sebagai negara hukum harus dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, terutama hak asasi rakyat yang memiliki kepentingan hukum, bukan hanya sebatas keadilan hukum saja. Ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan mandat yang tercantum pada alinea keempat mukadimah UUD 1945 tersebut telah diwujudkan dalam bentuk konkritisasi norma Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 UU KUHP Nomor 1 tahun 2023.

Kedua ketentuan KUHP 2023 pada intinya menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak akan dipidana/dijatuhi hukuman tanpa ada ketentuan undang-undang pidana yang mengaturnya akan tetapi tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang KUHP (2023).

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) KUHP disimpulkan bahwa UU Pidana tahun 2023 yang akan berlaku efektif pada tanggal 2 Januari 2026; mengadopsi bukan hanya aliran pemikiran positivisme hukum – asas legalitas (Kelsen) melainkan juga aliran pemikiran sosiologis-sociological jurisprudence (Pound).

Perubahan mendasar landasan pemikiran hukum tersebut merupakan suatu Upaya ahli hukum pidana bangsa Indonesia untuk mengembalikan secara evolutive nilai-nilai dan budaya yang merupakan karakteristik bangsa Indonesia, Pancasila. Hal ini semakin nyata pada ketentuan mengenai tujuan, pedoman dan jenis pidana dalam UU KUHP 2023; di dalam Pasal 52, tidak untuk merendahkan martabat manusia.

Paragraf 2 Pedoman Pemidanaan Pasal 53 (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. l2l Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Hal ini tercermin dalam Pasal 65, yakni jenis pidana, terdiri atas: a. pidana penjara; b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial.

Jenis pidana baru yang dalam UU KUHP 2023 adalah pidana pengawasan dan pidana kerja sosial yang mencerminkan bahwa hukum pidana Indonesia masa depan tidak lagi bertumpu pada norma dan sanksi melainkan juga pada pengawasan dan sanksi sosial. Kedua jenis pidana tersebut merupakan ciri khas berhasil tidaknya sistem pemidanaan di dalam masyarakat Indonesia pada khususnya tentang pandangan masyarakat mengenai perbuatan tercela atau tidak tercela dan merupakan pelanggaran atas norma agama dan kesusilaan merupakan parameter pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sejak lama.