Pengamat: Demokrasi Tak Boleh Dikorbankan Demi Panggung Para Pemburu Sensasi
Senin, 19 Mei 2025 - 17:02 WIB
loading...
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi tim kuasa hukumnya. Foto/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh dikorbankan demi panggung para pemburu sensasi. Menurutnya, kegaduhan yang kembali dimunculkan oleh sebagian kalangan terkait isu dugaan ijazah palsu Mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak dapat lagi dilihat sebagai bagian dari kritik yang sehat.
Dalam analisis politiknya, mantan Ketua Komisi III DPR ini menilai isu itu adalah pola lama politik tanpa etika yang menanggalkan nalar sehat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Padahal, kata dia, seluruh lembaga resmi negara mulai dari Universitas Gadjah Mada dan diperkuat oleh putusan pengadilan bahkan dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
Namun, narasi itu tetap dihidupkan, dibungkus dengan klaim keilmuan dan semangat 'pencarian kebenaran'. Jika dicermati lebih jernih, motif utamanya bukanlah kontrol sosial, melainkan komodifikasi isu untuk kepentingan pribadi dan politik.
Baca juga: Menakar Pengaruh Jokowi Effect bagi PSI, Bisa Tembus ke Parlemen atau Sebaliknya?
"Dalam konteks ini, kita diingatkan oleh Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sendiri sambil merusak negara," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Dia menilai kontroversi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang dipantik Roy Suryo dan kawan-kawannya bukan sekadar kegaduhan biasa. Polemik itu bahkan disebut mencerminkan manuver politik yang terstruktur dan berpotensi merusak fondasi demokrasi.
Tuduhan semacam ini sejatinya telah berkali-kali terbantahkan oleh lembaga resmi negara. Namun, narasi itu terus dihidupkan dan terus didorong oleh agenda politik yang lebih bersifat personal daripada publik.
Dalam analisis politiknya, mantan Ketua Komisi III DPR ini menilai isu itu adalah pola lama politik tanpa etika yang menanggalkan nalar sehat dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Padahal, kata dia, seluruh lembaga resmi negara mulai dari Universitas Gadjah Mada dan diperkuat oleh putusan pengadilan bahkan dibahas di Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar.
Namun, narasi itu tetap dihidupkan, dibungkus dengan klaim keilmuan dan semangat 'pencarian kebenaran'. Jika dicermati lebih jernih, motif utamanya bukanlah kontrol sosial, melainkan komodifikasi isu untuk kepentingan pribadi dan politik.
Baca juga: Menakar Pengaruh Jokowi Effect bagi PSI, Bisa Tembus ke Parlemen atau Sebaliknya?
"Dalam konteks ini, kita diingatkan oleh Nelson Mandela, penjahat itu tidak pernah membangun negara. Mereka hanya memperkaya diri sendiri sambil merusak negara," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Dia menilai kontroversi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi yang dipantik Roy Suryo dan kawan-kawannya bukan sekadar kegaduhan biasa. Polemik itu bahkan disebut mencerminkan manuver politik yang terstruktur dan berpotensi merusak fondasi demokrasi.
Tuduhan semacam ini sejatinya telah berkali-kali terbantahkan oleh lembaga resmi negara. Namun, narasi itu terus dihidupkan dan terus didorong oleh agenda politik yang lebih bersifat personal daripada publik.
Lihat Juga :
