Jika Bukan Polri yang Menegakkan Hukum dengan Adil, kepada Siapa Masyarakat Harus Mengadu

Merujuk pada situasi di atas, pada HUT ke-78 Polri hari ini LBH-YLBHI mendesak kepada Pemerintah dan DPR untuk:

1. Melakukan evaluasi atau audit menyeluruh terhadap kelembagaan, kewenangan maupun pengelolaan anggaran yang justru menghasilkan kegagalan substantif reformasi institusi kepolisian yang justru menjadikan Polisi lembaga negara superbody yang mengancam demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia;

2. Memperkuat mekanisme pengawasan kepolisian baik internal dan eksternal untuk mendorong profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas kepolisian;

3. Membatasi kewenangan dan pendanaan polisi yang begitu besar tapi minim pengawasan maupun transparansi dan akuntabilitas agar kepolisian tidak justru menjadi lembaga yang koruptif dan aktif melakukan abuse of power;

4. Segera menghentikan pembahasan revisi Undang-Undang Polri yang akan menjadikan polisi menjadi lembaga superbody tanpa pengawasan yang mengancam demokrasi dan hak asasi manusia serta mengembalikan praktik Dwifungsi ABRI yang berpotensi membuka ruang anggota Polri berpolitik praktis;

5. Segera melakukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas serta memperkuat check and balances sistem penegakan hukum pidana;

6. Menyerukan kepada seluruh warga negara Indonesia untuk terus bersuara lantang menuntut upaya serius negara mengembalikan fungsi kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang memperkuat demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia, bukan justru sebaliknya;

Menurut penulis, jika saat ini masyarakat semakin sedikit yang mempercayai polisi sebagai penegak hukum yang adil, maka jangan heran jika kini masyarakat lebih memilih memviralkan segala sesuatu untuk mencari keadilannya. Kepolisian di bentuk untuk menjadi penegak hukum yang berkeadilan, pengayom masyarakat, serta menjaga keamanan dalam negeri.

Jika saat ini sudah mulai banyaknya oknum dalam kepolisian yang mengabaikan fungsinya, yakinlah akan ada sanksi sosial di lingkungan masyarakat, yang tidak lain ialah semakin besarnya rasa kecewa, dan tidak percayanya masyarakat terhadap lembaga Polri sebagai penegak hukum.

Menjalani kehidupan yang jujur dan berintegritas adalah tanggung jawab setiap orang yang baik. Ketika kita berkomitmen pada kejujuran, kita membantu mengurangi tingkat kesalahpahaman, keraguan, dan ketakutan di seluruh masyarakat dan kejujuran seringkali sangat sulit. Kebenaran seringkali menyakitkan, tetapi kebebasan yang dapat dibawanya layak untuk dicoba.