Belanja Negara dalam Konvergensi Wilayah: Efektifkah?

Pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan, yang mencakup infrastruktur, ketertiban, dan pelayanan umum, juga tidak memberikan efek yang signifikan terhadap percepatan konvergensi. Ketidakefisienan dalam alokasi dan penggunaan anggaran, serta fokus yang tidak tepat sasaran dalam proyek-proyek pembangunan, secara umum aspek kemanfaatan Pembangunan infrastruktur belum terasa, terutama kemampuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Mendorong Optimalisasi Peran Pemerintah dan Swasta

Analisis di atas mengindikasikan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas belanja pemerintah di sektor-sektor tersebut untuk memastikan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Di samping itu, pemerintah juga perlu meningkatkan perannya dengan mengoptimalkan alokasi dan penggunaan anggaran untuk program-program yang lebih selaras dengan kebutuhan lokal dan dinamika pasar kerja.

Berbagai temuan dari hasil kajian tersebut mutlak menggambarkan bahwa strategi yang lebih terarah dalam alokasi belanja publik sangat diperlukan. Upaya memperkuat investasi di bidang pendidikan dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan kesesuaian dengan pasar kerja, serta memastikan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik adalah salah satu langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah.

Begitu juga dalam konteks pembangunan infrastruktur, penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek tidak hanya terkonsentrasi di wilayah-wilayah tertentu, melainkan juga perlu diperluas ke berbagai daerah terpencil yang memerlukan dukungan untuk meningkatkan daya saing mereka. Artinya, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, diperlukan kebijakan yang lebih responsif dan adaptif terhadap kondisi serta kebutuhan spesifik dari setiap daerah di Indonesia.

Selain itu, pembiayaan pembangunan yang kreatif perlu terus digalakkan, melalui KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), penerbitan obligasi daerah, perlibatan swasta (privatisasi fungsi-fungsi pemerintah) yang akan bebarengan dengan perbaikan tata Kelola pemerintahan (baik pusat dan daerah). Semoga.