Belanja Negara dalam Konvergensi Wilayah: Efektifkah?
Selasa, 17 September 2024 - 06:54 WIB
Staf Khusus Menteri Keuangan RI, Candra Fajri Ananda. FOTO/DOK.SINDOnews
Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan nasional, karena mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di ASEAN, telah berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatat bahwa ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara di triwulan kedua 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% (yoy).
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong stabil di Tengah berbagai gejolak ekonomi dunia, tantangan lain muncul dalam bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan tersebut tampak jelas ketika kontribusi ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang menyumbang lebih dari 57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara masih tertinggal jauh dalam hal kontribusi terhadap PDB dan memiliki tingkat pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya dan investasi yang cenderung terpusat di sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional di daerah tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep "Dualistik Ekonomi" tersebut dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor ekonomi yang berbeda dalam suatu negara, yakni sektor modern yang berkembang pesat di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sektor tradisional yang stagnan di daerah tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori ekonomi Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar dan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran di sektor-sektor tersbeut diyakini tidak hanya dapat meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat disertai dengan peningkatan pemerataan kesejahteraan dapat diupayakan.
Staf Khusus Menteri Keuangan RI
PERTUMBUHAN ekonomi sering dianggap sebagai indikator utama keberhasilan pembangunan nasional, karena mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kapasitas produksi suatu negara. Indonesia, sebagai salah satu negara berkembang di ASEAN, telah berhasil mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama enam kuartal terakhir.
Data BPS mencatat bahwa ekonomi Indonesia berhasil tumbuh sebesar 5,11% (yoy) pada triwulan pertama 2024, sementara di triwulan kedua 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05% (yoy).
Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia masih tergolong stabil di Tengah berbagai gejolak ekonomi dunia, tantangan lain muncul dalam bentuk ketidakmerataan pendapatan per kapita antarwilayah. Bahkan, ketimpangan tersebut tampak jelas ketika kontribusi ekonomi nasional didominasi oleh beberapa wilayah seperti Pulau Jawa, yang menyumbang lebih dari 57% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Di sisi lain, wilayah-wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara masih tertinggal jauh dalam hal kontribusi terhadap PDB dan memiliki tingkat pendapatan per kapita yang jauh lebih rendah.
Sejatinya, ketimpangan kerap terjadi akibat sumber daya dan investasi yang cenderung terpusat di sektor modern atau wilayah tertentu, sementara sektor tradisional di daerah tertinggal kurang mendapat perhatian. Dalam dunia ekonomi, konsep "Dualistik Ekonomi" tersebut dikemukakan oleh W. Arthur Lewis, menjelaskan bahwa sejatinya terdapat dua sektor ekonomi yang berbeda dalam suatu negara, yakni sektor modern yang berkembang pesat di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sektor tradisional yang stagnan di daerah tertinggal.
Oleh sebab itu, demi mengatasi ketimpangan tersebut, maka intervensi pemerintah mutlak diperlukan. Teori ekonomi Keynesian menyarankan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dasar dan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tertinggal.
Pengeluaran di sektor-sektor tersbeut diyakini tidak hanya dapat meningkatkan lapangan kerja dan produktivitas semata, melainkan juga menciptakan efek pengganda yang mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah. Artinya, harapan terhadap pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat disertai dengan peningkatan pemerataan kesejahteraan dapat diupayakan.
Lihat Juga :
tulis komentar anda