Pilkada Jadi Stimulus Ekonomi Daerah dan Ajang Penanganan COVID-19
Rabu, 26 Agustus 2020 - 20:21 WIB
Mendagri Tito Karnavian saat Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satuan Tugas COVID-19 di Provinsi Jambi di Ballroom Swissbell Hotel Jambi, Rabu (26/08/2020). FOTO/IST
JAMBI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebutkan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020 dapat dijadikan sebagai stimulus untuk meningkatkan roda perputaran ekonomi daerah sekaligus sebagai ajang para calon kepala daerah beradu gagasan tangani COVID-19 .
"Ini adalah momentum yang sangat penting bagi daerah untuk menentukan pemimpinnya. Kita jadikan Pilkada ini momentum untuk bisa mengendalikan menekan penyebaran COVID-19. Kalau hanya oleh pemerintah pusat tidak akan bisa maksimal 50% gasnya, 270 daerah ini bisa men-trigger daerah-daerah lain, 278 daerah yang tidak ada Pilkada, tetapi sebagian besar daerah yang ada pilihan gubernurnya ya itu juga ada geliat Pilkada. Nah ini kita harapkan ada setting sendiri untuk ini," kata Mendagri saat Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satuan Tugas COVID-19 di Provinsi Jambi di Ballroom Swissbell Hotel Jambi, Rabu (26/08/2020).
Mendagri juga mengakui telah meminta KPU untuk menyinergikan, baik topik debat para calon kepala daerah, alat peraga kampanye dan berbagai kebijakan yang selaras dengan penanganan pandemi COVID-19. "Bisa saja sticker-nya pasangan calon gambar pasangan calon, handsanitizer ini berguna untuk mencuci tangan membunuh virus, masker juga bisa, masker kain dengan gambar pasangan calon, nomor pasangan calon, sehingga bisa untuk mengangkat elektabilitas dan popularitas pasangan calon tapi juga bermanfaat untuk pengendalian pandemi di daerah itu," katanya.( )
Selain itu, Mendagri juga kembali mendorong agar seluruh pemda di provinsi Jambi bekerja sama untuk menuntaskan realisasi anggaran belanja daerahnya, sehingga uang dapat beredar dimasyarakat untuk membantu stimulus perekonomian daerah. "Di mana posisi Jambi? 3 terbawah, 25,9%. Mohon maaf Pak Gubernur mungkin dengan jajaran ini anggaran yang ada betul-betul direalisasikan agar uangnya beredar di masyarakat, kalau uangnya beredar, maka akan menjadi stimulan bagi ekonomi masyarakat supaya bangkit, menghabiskan sisa 70-an% dalam waktu sekian bulan ke depan tidak gampang, oleh karena itu mohon untuk segera dipacu," katanya.
Adapun data dari Kemendagri, rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota Jambi relatif baik, yakni 49,09%. Kabupaten Tebo tertinggi 58,68%, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarulangun, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur 47,56%; Kabupaten Merangin 46,91%; Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci dan paling rendah Kabupaten Bungo 38,8%.
"Ini tolong yang Bungo, Kerinci, Batanghari, Merangin tolong didorong lagi supaya relasasi pendapatanya dipacu. Nah belanjanya, rata-rata Nasional 47%, rata-rata untuk tingkat belanjanya, kabupaten/kota se-Jambi dirata-ratakan 35,81%, relatif rendah, hampir di bawah rata-rata nasional, meskipun kita Jambi ini lumayan 46,36%," katanya.( )
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengajak masyarakat untuk berpikiran terbuka. Gagasan diadakannya Pilkada Serentak 2020 bukan lah bagian yang terpisah dari penanganan COVID-19.
"Saya memanfaatkan kehadiran ini juga untuk mengulas sedikit penganan COVID di Jambi berdasarkan data-data yang kami miliki. Dan di samping itu saya juga ingin menyamakan persepsi bahwa pilkada ini bukan menjadi bagian yang terpisahkan dari penanganan COVID-19. Jadi, mohon kita tidak berpikir bahwa Pilkada ini agenda pemerintahan, politik yang memang harus kita lakukan dan kemudian penganan COVID-19, penerapan protokol-protokol hanya dalam untuk menjaga supaya tidak terjadi kluster penularan baru karena adanya potensi keramaian pada saat Pilkada Serentak," katanya.
"Ini adalah momentum yang sangat penting bagi daerah untuk menentukan pemimpinnya. Kita jadikan Pilkada ini momentum untuk bisa mengendalikan menekan penyebaran COVID-19. Kalau hanya oleh pemerintah pusat tidak akan bisa maksimal 50% gasnya, 270 daerah ini bisa men-trigger daerah-daerah lain, 278 daerah yang tidak ada Pilkada, tetapi sebagian besar daerah yang ada pilihan gubernurnya ya itu juga ada geliat Pilkada. Nah ini kita harapkan ada setting sendiri untuk ini," kata Mendagri saat Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satuan Tugas COVID-19 di Provinsi Jambi di Ballroom Swissbell Hotel Jambi, Rabu (26/08/2020).
Mendagri juga mengakui telah meminta KPU untuk menyinergikan, baik topik debat para calon kepala daerah, alat peraga kampanye dan berbagai kebijakan yang selaras dengan penanganan pandemi COVID-19. "Bisa saja sticker-nya pasangan calon gambar pasangan calon, handsanitizer ini berguna untuk mencuci tangan membunuh virus, masker juga bisa, masker kain dengan gambar pasangan calon, nomor pasangan calon, sehingga bisa untuk mengangkat elektabilitas dan popularitas pasangan calon tapi juga bermanfaat untuk pengendalian pandemi di daerah itu," katanya.( )
Selain itu, Mendagri juga kembali mendorong agar seluruh pemda di provinsi Jambi bekerja sama untuk menuntaskan realisasi anggaran belanja daerahnya, sehingga uang dapat beredar dimasyarakat untuk membantu stimulus perekonomian daerah. "Di mana posisi Jambi? 3 terbawah, 25,9%. Mohon maaf Pak Gubernur mungkin dengan jajaran ini anggaran yang ada betul-betul direalisasikan agar uangnya beredar di masyarakat, kalau uangnya beredar, maka akan menjadi stimulan bagi ekonomi masyarakat supaya bangkit, menghabiskan sisa 70-an% dalam waktu sekian bulan ke depan tidak gampang, oleh karena itu mohon untuk segera dipacu," katanya.
Adapun data dari Kemendagri, rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota Jambi relatif baik, yakni 49,09%. Kabupaten Tebo tertinggi 58,68%, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarulangun, Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, dan Tanjung Jabung Timur 47,56%; Kabupaten Merangin 46,91%; Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci dan paling rendah Kabupaten Bungo 38,8%.
"Ini tolong yang Bungo, Kerinci, Batanghari, Merangin tolong didorong lagi supaya relasasi pendapatanya dipacu. Nah belanjanya, rata-rata Nasional 47%, rata-rata untuk tingkat belanjanya, kabupaten/kota se-Jambi dirata-ratakan 35,81%, relatif rendah, hampir di bawah rata-rata nasional, meskipun kita Jambi ini lumayan 46,36%," katanya.( )
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengajak masyarakat untuk berpikiran terbuka. Gagasan diadakannya Pilkada Serentak 2020 bukan lah bagian yang terpisah dari penanganan COVID-19.
"Saya memanfaatkan kehadiran ini juga untuk mengulas sedikit penganan COVID di Jambi berdasarkan data-data yang kami miliki. Dan di samping itu saya juga ingin menyamakan persepsi bahwa pilkada ini bukan menjadi bagian yang terpisahkan dari penanganan COVID-19. Jadi, mohon kita tidak berpikir bahwa Pilkada ini agenda pemerintahan, politik yang memang harus kita lakukan dan kemudian penganan COVID-19, penerapan protokol-protokol hanya dalam untuk menjaga supaya tidak terjadi kluster penularan baru karena adanya potensi keramaian pada saat Pilkada Serentak," katanya.
(abd)
tulis komentar anda