Mendagri: Pilkada Bagian Tak Terpisahkan dari Penanganan Covid-19

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Pemprov Sumbar yang telah mencairkan dana hibah untuk penyelenggara dan pengamanan pilkada. Hal ini disampaikan dalam koordinasi pelaksanaan Pilkada 2020 dengan Pemprov Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (25/8/2020) malam.

“Ini penanganan Covid-19-nya bagus. Ini kita lihat anggaran untuk KPU-nya sudah 100 persen, Bawaslu-nya sudah 100 persen, dan pengamanan sudah 100 persen,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Rabu (26/8/2020).

(Baca: Mendagri Usul Kelurahan Digerojok Anggaran untuk Hadapi Covid-19)

Tahun ini, ada 14 daerah yang akan melaksanakan pilkada di Sumbar. Rinciannya, satu tingkat provinsi dan 13 kabupaten/kota. Sebagian besar realisasi naskah perjanjian hibah daerah (NPHD)-nya sudah cair. Tingga Kabupaten Pesisir Selatan.

“Sudah bagus 77 persen dan 65 persen, sudah bisa bekerja KPU-Bawaslu. Namun, akan lebih bagus lagi kalau bisa menjadi 100 persen, pak,” tutur pria asal Palembang, Sumatera Selatan itu.

Dalam acara itu, Tito menegaskan pilkada ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan pandemi Covid-19. “Pilkada serentak ini harus dijadikan momentum untuk bergerak maksimal menghadapi pandemi. Menggerakkan mesin-mesin daerah,” tuturnya.

Mantan kapolri itu menyebut pilkada sebagai momentum power struggle, yakni pertarungan untuk mendapatkan kekuasan. Untuk itu, semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai agenda penanganan Covid-19. Caranya, dengan memasukkan manajemen isu penanganan Covid-19 dalam kontestasi pilkada.

“Kita berharap dengan mekanisme seperti itu, proteksi mengaitkan antara peran dari penanganan pandemi menjadi isu sentral dalam pilkada. Kita berharap bisa membuat mesin daerah bergerak dan ngegasnya makin kencang,” ucapnya.

(Baca: Alasan Mendagri Dukung EO Virtual Terlibat dalam Kampanye Pilkada)

Sementara itu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menegaskan kesiapan wilayahnya untuk menggelar pilkada serentak 2020. Dia meminta dukungan dari bupati, walikota, dan forkompimda dalam melaksanakan seluruh tahapan hingga waktu pemilihan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku tidak menemukan kendala berarti dalam mempersiapkan dan melaksanakan tahapan-tahapan pilkada. Satu halangan, ada saru daerah yang belum 100 persen mencairkan dana NPHD. “Insya Allah sudah 80 persen. Dan yang lain, tahapannya sudah berjalan,” pungkasnya.