Waspada Bencana Eksternalitas Sampah

Terlebih di tahun 2030, pemerintah menargetkan tidak ada lagi pembangunan TPA sebagai upaya mengurangi emisi karbon dari sumber sampah. Berdasarkan data KLHK pada tahun 2022, total pengurangan sampah baru mencakup 16,9 juta ton atau 49,8% dari total timbulan sampah. Adapun total penanganan sampah pada tahun yang sama lebih kecil capaiannya, yakni hanya 4,9 juta ton atau sekitar 14,5%.

Secara teoritis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan telah dijelaskan dalam hipotesis Environmental Kuznets Curve (EKC) yang dipublikasikan oleh Grossman dan Krueger tahun 1995. Teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat degradasi lingkungan suatu wilayah akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan dan laju perekonomian di wilayah tersebut, termasuk dalam permasalahan pengelolaan sampah. Meski demikian, setelah sampai pada titik maksimum pertumbuhan tersebut manusia akan memikirkan strategi untuk dapat menghasilkan kualitas lingkungan yang lebih baik.

Demi menghadapi transisi tersebut maka perlu adanya strategi perbaikan pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan lingkungan, tentunya dengan kerjasama semua pihak.

Gotong Royong Kelola Sampah

Pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Teori ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan menggabungkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam upaya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan lestari.

Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Langkah-langkah seperti pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah yang efisien, implementasi program-program daur ulang, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan adalah beberapa contoh kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Meski demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut juga sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat.

Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan perubahan perilaku yang diperlukan untuk mengatasi masalah sampah. Artinya, pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai pihak. Masyarakat perlu diarahkan untuk mengoptimalkan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah. Upaya tersebut telah terwujud dalam bentuk bank sampah yang mulai banyak diterapkan di lingkungan RT/RW, desa, ataupun kelurahan. Hanya saja kegiatan ini masih terbatas pada pengolahan sampah jenis tertentu saja seperti plastik maupun kertas. Untuk sampah jenis lainnya belum dapat tertampung karena belum adanya sarana pengelolaan lebih lanjut.

Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga penting dalam menciptakan solusi inovatif untuk mengatasi masalah sampah. Perusahaan dapat berperan dalam pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satunya melalui sektor privat membantu dengan menyediakan produk-produk dengan kemasan yang ramah lingkungan. Hal ini diperlukan agar sampah yang dihasilkan mudah diolah sehingga tidak dimanfaatkan untuk kegunaan lainnya.

Pada intinya, pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan kerjasama dan koordinasi dari semua elemen masyarakat. Hanya dengan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta secara bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Melalui upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak, kita dapat merubah paradigma pengelolaan sampah menuju arah yang lebih baik dan menjaga kelestarian lingkungan bagi masa depan yang lebih baik. Semoga.