Ekonomi Pasca Pemilu
Senin, 25 Maret 2024 - 07:15 WIB
Pada perkembangannuya, perlu diakui bahwa kemajuan dan capaian-capaian pembangunan di berbagai sektor telah berhasil diraih Indonesia. Meski demikian, di bawah kepemimpinan presiden terpilih mendatang yang menekankan pada tema keberlanjutan, Indonesia juga masih memiliki catatan-catatan dan area yang memerlukan perbaikan.
Salah satu program besar pemerintah yang memerlukan perhatian ialah terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Melakukan perpindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (baru). Akan tetapi, pemindahan tersebut memerlukan berbagai analisis tepat dan komprehensif yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pasalnya, dalam membangun IKN tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Sementara itu, Jakarta dapat tetap mempertahankan posisi strategisnya sebagai pusar perdagangan atau keuangan di Indonesia.
Selanjutnya, di tengah dinamika pembangunan yang terus berlangsung, Indonesia hingga saat ini juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan yang perlu menjadi catatan bagi presiden atau pemerintahan baru. Salah satu masalah yang mendesak adalah kemiskinan yang masih membayangi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, hingga saat ini masih terdapat jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang terpinggirkan. setidaknya per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp 550.458 per kapita per bulan.
Di sisi lain, tantangan yang juga akan dihadapi pemerintahan baru ke depan adalah tingginya angka stunting. Stunting menjadi cerminan dari ketidakseimbangan gizi yang dialami oleh anak-anak, yang dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka di kemudian hari. Permasalahan stunting memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada jangka pendek, pada kasus stunting akan menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan anak atau balita, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah.
Berdasarkan data Kemenkes RI (2022) kasus stunting di Indonesia terus mengalami penurunan, termasuk di tahun 2022 angka stunting mengalami penurunan dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% per tahun 2022. Meski demikian, angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20%.
Selain itu, masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian serius pemerintahan baru di tengah bayang-bayang pelemahan ekonomi global. Pasalnya, Bank Dunia mengingatkan bahwa negara miskin, negara berkembang hingga negara maju tidak luput dari potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hingga kini, tak ada yang mampu memprediksi secara pasti pulihnya kondisi ekonomi global. Artinya, setidaknya dalam lima tahun mendatang, pemerintahan baru di Indonesia masih akan dihadapkan pada tantangan besar terkait masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang memerlukan perhatian serius. Inflasi yang tidak terkendali dapat memberikan dampak yang merugikan bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, menghambat investasi, serta meningkatkan biaya hidup yang akhirnya menekan kesejahteraan rakyat. Begitu juga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata juga memerlukan perhatian khusus, terutama terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemudahan berusaha bagi sektor swasta. Investasi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti industri manufaktur dan pertanian, juga harus ditingkatkan.
Oleh sebab itu, dibutuhkan peranan besar industri manufaktur untuk mencapai target Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Bahkan, idealnya sektor industri manufaktur tidak hanya memproduksi barang, namun juga menciptakan nilai tambah melalui penelitian dan pengembangan, menciptakan inovasi produk baru.Ironisnya, hingga saat ini, salah satu hambatan menuju Indonesia emas ialah total faktor productivity Indonesia yang masih sangat rendah.
Data BPS mencatat bahwa di tahun 2023, kontribusi industri pengolahan hanya sekitar 18,67% dari total perekonomian Indonesia sepanjang tahun tersebut. Hal ini lantas menjadi tantangan utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah beranjak atau mendekati potensialnya. Padahal, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045, kontribusi sektor manufaktur seharusnya mampu mencapai 20% hingga 30%.
Salah satu program besar pemerintah yang memerlukan perhatian ialah terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Melakukan perpindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (baru). Akan tetapi, pemindahan tersebut memerlukan berbagai analisis tepat dan komprehensif yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pasalnya, dalam membangun IKN tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Sementara itu, Jakarta dapat tetap mempertahankan posisi strategisnya sebagai pusar perdagangan atau keuangan di Indonesia.
Selanjutnya, di tengah dinamika pembangunan yang terus berlangsung, Indonesia hingga saat ini juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan yang perlu menjadi catatan bagi presiden atau pemerintahan baru. Salah satu masalah yang mendesak adalah kemiskinan yang masih membayangi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, hingga saat ini masih terdapat jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang terpinggirkan. setidaknya per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp 550.458 per kapita per bulan.
Di sisi lain, tantangan yang juga akan dihadapi pemerintahan baru ke depan adalah tingginya angka stunting. Stunting menjadi cerminan dari ketidakseimbangan gizi yang dialami oleh anak-anak, yang dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka di kemudian hari. Permasalahan stunting memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada jangka pendek, pada kasus stunting akan menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan anak atau balita, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah.
Berdasarkan data Kemenkes RI (2022) kasus stunting di Indonesia terus mengalami penurunan, termasuk di tahun 2022 angka stunting mengalami penurunan dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% per tahun 2022. Meski demikian, angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20%.
Selain itu, masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian serius pemerintahan baru di tengah bayang-bayang pelemahan ekonomi global. Pasalnya, Bank Dunia mengingatkan bahwa negara miskin, negara berkembang hingga negara maju tidak luput dari potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hingga kini, tak ada yang mampu memprediksi secara pasti pulihnya kondisi ekonomi global. Artinya, setidaknya dalam lima tahun mendatang, pemerintahan baru di Indonesia masih akan dihadapkan pada tantangan besar terkait masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang memerlukan perhatian serius. Inflasi yang tidak terkendali dapat memberikan dampak yang merugikan bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, menghambat investasi, serta meningkatkan biaya hidup yang akhirnya menekan kesejahteraan rakyat. Begitu juga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata juga memerlukan perhatian khusus, terutama terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemudahan berusaha bagi sektor swasta. Investasi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti industri manufaktur dan pertanian, juga harus ditingkatkan.
Urgensi Transformasi Ekonomi
Industri memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, industri telah menjadi motor utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan, termasuk guna mendorong tercapainya asa Indonesia Emas 2045. Artinya, jika Indonesia ingin menggapai tujuan tersebut, maka Indonesia perlu bertumpu pada sektor industri (menjadi negara industri).Oleh sebab itu, dibutuhkan peranan besar industri manufaktur untuk mencapai target Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Bahkan, idealnya sektor industri manufaktur tidak hanya memproduksi barang, namun juga menciptakan nilai tambah melalui penelitian dan pengembangan, menciptakan inovasi produk baru.Ironisnya, hingga saat ini, salah satu hambatan menuju Indonesia emas ialah total faktor productivity Indonesia yang masih sangat rendah.
Data BPS mencatat bahwa di tahun 2023, kontribusi industri pengolahan hanya sekitar 18,67% dari total perekonomian Indonesia sepanjang tahun tersebut. Hal ini lantas menjadi tantangan utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah beranjak atau mendekati potensialnya. Padahal, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045, kontribusi sektor manufaktur seharusnya mampu mencapai 20% hingga 30%.
tulis komentar anda