Ekonomi Pasca Pemilu

Candra Fajri Ananda
Staf Khusus Menteri Keuangan RI

PASCA-pemilu berlangsung dan hasil pemilihan umum secara resmi telah diumumkan, kini bangsa Indonesia bersiap menghadapi era pergantian pemerintahan yang akan menandai akhir dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang kesepuluh. Masa jabatan Presiden Joko Widodo akan berakhir pada Oktober 2024 seiring dilantiknya presiden terpilih mendatang.

Sebagai bagian dari dinamika demokrasi, transisi ke pemerintahan baru menciptakan gelombang ekspektasi dan harapan baru di tengah masyarakat. Era kepemimpinan baru menjanjikan perubahan dan arah baru dalam pembangunan negara.

Sepanjang dua periode pemerintahan Presiden Jokowi, Masyarakat Indonesia telah menyaksikan pembangunan yang masif di bidang infrastruktur, ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Kini, dengan datangnya pemerintahan baru, masyarakat berharap akan terjadi terobosan yang lebih besar lagi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, maupun lingkungan. Artinya, akhir dari era kepresidenan Jokowi menandai awal dari babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih sejahtera.

Capaian dan Tantangan dalam Keberlanjutan Pembangunan

Pembangunan di Indonesia kian massif berkembang. Tak dimungkiri bahwa konsep pembangunan Indonesia – sentris yang telah dijalankan pemerintahan era Presiden Jokowi telah berhasil membawa perubahan fundamental bagi pembangunan nasional. Capaian investasi di luar Pulau Jawa, misalnya, semakin meningkat sejak tahun 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi yang masuk ke Tanah Air pada semester I-2023 atau dari periode Januari hingga Juni 2023 mencapai Rp678,7 triliun. Lebih lanjut, hal yang menggembirakan adalah angka investasi itu didominasi dari luar Pulau Jawa sebesar Rp354,9 atau 52,3 persen dari total investasi.

Selain itu, pembangunan infrastrukur pun masif dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, bahkan di luar Pulau Jawa. Pembangunan tersebut mulai dari pembangunan jalan Trans-Papua, kereta api Trans-Sulawesi, pengembangan kawasan perbatasan, hingga pemindahan ibu kota negara. Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur selama delapan tahun mencapai Rp 3.309 triliun. Pembangunan infrastruktur kini merata di seluruh penjuru tanah air, bukan hanya di Pulau Jawa semata.

Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Beberapa hasil studi menyebutkan hasil pembangunan infrastruktur memiliki peran di antaranya sebagai katalisator antara proses produksi, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil studi World Bank (1994) menunjukkan bahwa elastisitas Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Artinya, dengan kenaikan satu persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, variasi angka yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, melalui pengembangan infrastruktur yang telah massif dilakukan selama beberapa tahun terakhir, diharapkan seluruh wilayah di Indonesia akan semakin terintegrasi secara ekonomi, sehingga biaya logistik di Indonesia dapat diturunkan dan disparitas harga dapat ditekan, sekaligus menaikkan daya saing ekonomi Indonesia.

Pada perkembangannuya, perlu diakui bahwa kemajuan dan capaian-capaian pembangunan di berbagai sektor telah berhasil diraih Indonesia. Meski demikian, di bawah kepemimpinan presiden terpilih mendatang yang menekankan pada tema keberlanjutan, Indonesia juga masih memiliki catatan-catatan dan area yang memerlukan perbaikan.

Salah satu program besar pemerintah yang memerlukan perhatian ialah terkait pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Melakukan perpindahan ibu kota negara bukan hanya persoalan memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain (baru). Akan tetapi, pemindahan tersebut memerlukan berbagai analisis tepat dan komprehensif yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Pasalnya, dalam membangun IKN tidak hanya menyiapkan infrastruktur dan lingkungannya saja, tetapi juga manusianya, baik yang akan pindah maupun yang telah lama menetap. Sementara itu, Jakarta dapat tetap mempertahankan posisi strategisnya sebagai pusar perdagangan atau keuangan di Indonesia.

Selanjutnya, di tengah dinamika pembangunan yang terus berlangsung, Indonesia hingga saat ini juga masih dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan yang perlu menjadi catatan bagi presiden atau pemerintahan baru. Salah satu masalah yang mendesak adalah kemiskinan yang masih membayangi sebagian besar masyarakat Indonesia. Pada perkembangannya, hingga saat ini masih terdapat jutaan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan yang terpinggirkan. setidaknya per Maret 2023, ada 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Mereka adalah orang-orang yang pengeluarannya dalam sebulan ada di bawah standar garis kemiskinan, yaitu Rp 550.458 per kapita per bulan.

Di sisi lain, tantangan yang juga akan dihadapi pemerintahan baru ke depan adalah tingginya angka stunting. Stunting menjadi cerminan dari ketidakseimbangan gizi yang dialami oleh anak-anak, yang dapat berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka di kemudian hari. Permasalahan stunting memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia baik itu dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Pada jangka pendek, pada kasus stunting akan menyebabkan kegagalan dalam pertumbuhan anak atau balita, mengalami hambatan dalam perkembangan kognitif dan motorik dari anak, serta tinggi badan yang rendah serta gangguan kesehatan lainnya. Sedangkan dalam jangka panjang, akan menyebabkan turunnya kapasitas intelektual atau kecerdasan pada usia dewasa sehingga menyebabkan produktivitas yang rendah.

Berdasarkan data Kemenkes RI (2022) kasus stunting di Indonesia terus mengalami penurunan, termasuk di tahun 2022 angka stunting mengalami penurunan dari 24,4% (2021) menjadi 21,6% per tahun 2022. Meski demikian, angka tersebut masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan ambang batas yang ditetapkan WHO yaitu 20%.

Selain itu, masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian serius pemerintahan baru di tengah bayang-bayang pelemahan ekonomi global. Pasalnya, Bank Dunia mengingatkan bahwa negara miskin, negara berkembang hingga negara maju tidak luput dari potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Hingga kini, tak ada yang mampu memprediksi secara pasti pulihnya kondisi ekonomi global. Artinya, setidaknya dalam lima tahun mendatang, pemerintahan baru di Indonesia masih akan dihadapkan pada tantangan besar terkait masalah inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang memerlukan perhatian serius. Inflasi yang tidak terkendali dapat memberikan dampak yang merugikan bagi stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Inflasi yang tinggi dapat menggerus daya beli masyarakat, menghambat investasi, serta meningkatkan biaya hidup yang akhirnya menekan kesejahteraan rakyat. Begitu juga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata juga memerlukan perhatian khusus, terutama terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemudahan berusaha bagi sektor swasta. Investasi dalam sektor-sektor yang memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti industri manufaktur dan pertanian, juga harus ditingkatkan.

Urgensi Transformasi Ekonomi

Industri memiliki peran sentral dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, industri telah menjadi motor utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan, termasuk guna mendorong tercapainya asa Indonesia Emas 2045. Artinya, jika Indonesia ingin menggapai tujuan tersebut, maka Indonesia perlu bertumpu pada sektor industri (menjadi negara industri).

Oleh sebab itu, dibutuhkan peranan besar industri manufaktur untuk mencapai target Indonesia sebagai negara ekonomi terbesar kelima di dunia pada 2045. Bahkan, idealnya sektor industri manufaktur tidak hanya memproduksi barang, namun juga menciptakan nilai tambah melalui penelitian dan pengembangan, menciptakan inovasi produk baru.Ironisnya, hingga saat ini, salah satu hambatan menuju Indonesia emas ialah total faktor productivity Indonesia yang masih sangat rendah.

Data BPS mencatat bahwa di tahun 2023, kontribusi industri pengolahan hanya sekitar 18,67% dari total perekonomian Indonesia sepanjang tahun tersebut. Hal ini lantas menjadi tantangan utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia tak pernah beranjak atau mendekati potensialnya. Padahal, untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045, kontribusi sektor manufaktur seharusnya mampu mencapai 20% hingga 30%.

Perlu menjadi catatan bahwa pertumbuhan industri pengolahan masih lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui pada 2023, pertumbuhan industri pengolahan mencapai 4,64% sementara pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,05%. Oleh sebab itu, pertumbuhan industri manufaktur perlu dipacu lebih cepat agar besarannya lebih besar daripada pertumbuhan ekonomi.

Transformasi ekonomi secara menyeluruh adalah kunci utama dalam mendorong kemajuan industri di Indonesia. Di tengah arus globalisasi dan revolusi industri 4.0, adaptasi dan inovasi menjadi suatu keharusan bagi industri agar dapat tetap bersaing dan berkembang dalam pasar yang semakin kompleks dan dinamis. Transformasi tersebut melibatkan perubahan dalam berbagai aspek ekonomi, mulai dari teknologi hingga regulasi, yang akan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan industri di Indonesia. Transformasi ini bukan hanya sekadar modernisasi infrastruktur atau peningkatan produktivitas, tetapi juga sebuah revolusi dalam cara kita berpikir dan berinovasi.

Secara keseluruhan, transformasi menyeluruh adalah hal utama yang dapat mendorong kemajuan industri di Indonesia. Apabila Indonesia ingin industri manufaktur terus menjadi motor pendorong pertumbuhan ekonomi, maka yang perlu dilakukan adalah pembenahan iklim usaha dan investasi di sektor manufaktur nasional. Selain itu, pemerintah ⁠perlu memfasilitasi adopsi teknologi baru seperti mesin otomasi, robot, kecerdasaan buatan, serta teknologi ramah lingkungan bagi industri manufaktur. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas secara eksponensial dan bersaing di pasar domestik serta global. Selain itu, tak kalah penting juga adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sektor manufaktur.

Transformasi ekonomi yang menyeluruh adalah gerbang awal bagi Indonesia untuk dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Langkah-langkah ini bukan hanya akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Berlandaskan komitmen dan kolaborasi dari semua pihak terkait, kita semua berharap Indonesia dapat meraih potensi penuhnya sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan sehingga dapat menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Semoga.