Omnibus Law Cipta Kerja, Mengakomodasi Berbagai Kepentingan
Jum'at, 14 Agustus 2020 - 15:12 WIB
Anton A Setyawan, Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Foto/SINDOnews
Anton A Setyawan
Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
OMNIBUS Law Cipta Kerja yang saat ini draftnya digodog di DPR memicu keberatan dari sebagian pekerja di Indonesia. Pada hari Selasa 30 Juni 2020 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Surakarta mengadakan diskusi tentang RUU Cipta Kerja. Diskusi ini membahas tentang poin-poin penting dalam RUU tersebut serta dampaknya terhadap nasib pekerja dan perekonomian nasional secara umum.
Omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini disusun karena pemerintah mengalami kesulitan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Masalah utama yang muncul dari iklim investasi yang tidak kunjung membaik adalah dari aspek regulasi investasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih pada lintas sektoral maupun antara pemerintah pusat dan daerah sudah sejak lama dikeluhkan oleh pengusaha. Izin investasi dengan satu pintu (one day service) hanya diterapkan pada daarah-daerah tertentu dan bukan menjadi standar operasional perijinan investasi secara nasional.
Kondisi aktual saat ini terkait dengan iklim investasi Indonesia menunjukkan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Indonesia menempati peringkat 73 untuk kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) yang diselenggarakan Bank Dunia. Peringkat ini berada di bawah negara-negara dengan skala perekonomian yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, yaitu Jamaika (71), Vietnam (70), Uzbekistan (69) dan Oman yang menempati peringkat 68 (Solo Pos, 13 Februari 2020).
Usaha untuk meningkatkan peringkat ranking investasi melalui kenaikan rangking ease of doing business (EoDB) dan peringkat daya saing Indonesia menjadi alasan percepatan pembahasan draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diserahkan pemerintah pada DPR pada hari Rabu, 12 Februari 2020.
Dalam situasi pandemi Covid-19 ini kondisi investasi di Indonesia semakin memprihatinkan. Dunia usaha mengalami penurunan penjualan karena menurunnya daya beli masyarakat. Kuartal II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami kontraksi sampai dengan 3 persen. Dalam situasi seperti ini diperkirakan masalah ketenagakerjaan muncul karena dipastikan ada kenaikan jumlah pengangguran terbuka. Lapangan kerja baru juga sangat terbatas karena perekonomian tidak kondusif.
Ketenagakerjaan dan Bisnis Kontemporer
Perkembangan bisnis saat ini lebih ke arah bisnis padat modal dan teknologi dengan perubahan karakteristik tenaga kerja. Konsep tenaga kerja bergeser menjadi human capital Konsep human capital menganggap tenaga kerja tidak hanya sebagai faktor produksi dengan ukuran jumlah yang bersifat statis, konsep ini juga lebih maju daripada sumber daya manusia (SDM) yang memandang tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan ketrampilan. Konsep human capital menggunakan pengertian yang lebih luas yaitu sumber daya manusia dengan kompetensi dan pengalaman kesesuaian dengan organisasi serta mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi (Gopinath dan Upadhyay, 2002).
Guru Besar Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
OMNIBUS Law Cipta Kerja yang saat ini draftnya digodog di DPR memicu keberatan dari sebagian pekerja di Indonesia. Pada hari Selasa 30 Juni 2020 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Surakarta mengadakan diskusi tentang RUU Cipta Kerja. Diskusi ini membahas tentang poin-poin penting dalam RUU tersebut serta dampaknya terhadap nasib pekerja dan perekonomian nasional secara umum.
Omnibus law Cipta Lapangan Kerja ini disusun karena pemerintah mengalami kesulitan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Masalah utama yang muncul dari iklim investasi yang tidak kunjung membaik adalah dari aspek regulasi investasi. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih pada lintas sektoral maupun antara pemerintah pusat dan daerah sudah sejak lama dikeluhkan oleh pengusaha. Izin investasi dengan satu pintu (one day service) hanya diterapkan pada daarah-daerah tertentu dan bukan menjadi standar operasional perijinan investasi secara nasional.
Kondisi aktual saat ini terkait dengan iklim investasi Indonesia menunjukkan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Indonesia menempati peringkat 73 untuk kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) yang diselenggarakan Bank Dunia. Peringkat ini berada di bawah negara-negara dengan skala perekonomian yang lebih kecil dibandingkan Indonesia, yaitu Jamaika (71), Vietnam (70), Uzbekistan (69) dan Oman yang menempati peringkat 68 (Solo Pos, 13 Februari 2020).
Usaha untuk meningkatkan peringkat ranking investasi melalui kenaikan rangking ease of doing business (EoDB) dan peringkat daya saing Indonesia menjadi alasan percepatan pembahasan draft Omnibus Law Cipta Kerja yang sudah diserahkan pemerintah pada DPR pada hari Rabu, 12 Februari 2020.
Dalam situasi pandemi Covid-19 ini kondisi investasi di Indonesia semakin memprihatinkan. Dunia usaha mengalami penurunan penjualan karena menurunnya daya beli masyarakat. Kuartal II tahun 2020 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mengalami kontraksi sampai dengan 3 persen. Dalam situasi seperti ini diperkirakan masalah ketenagakerjaan muncul karena dipastikan ada kenaikan jumlah pengangguran terbuka. Lapangan kerja baru juga sangat terbatas karena perekonomian tidak kondusif.
Ketenagakerjaan dan Bisnis Kontemporer
Perkembangan bisnis saat ini lebih ke arah bisnis padat modal dan teknologi dengan perubahan karakteristik tenaga kerja. Konsep tenaga kerja bergeser menjadi human capital Konsep human capital menganggap tenaga kerja tidak hanya sebagai faktor produksi dengan ukuran jumlah yang bersifat statis, konsep ini juga lebih maju daripada sumber daya manusia (SDM) yang memandang tenaga kerja berdasarkan pendidikan dan ketrampilan. Konsep human capital menggunakan pengertian yang lebih luas yaitu sumber daya manusia dengan kompetensi dan pengalaman kesesuaian dengan organisasi serta mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi (Gopinath dan Upadhyay, 2002).
tulis komentar anda