Ancaman Propaganda Pro-Khilafah, dari Kajian Tertutup hingga Pop-Culture
Sabtu, 02 Maret 2024 - 13:50 WIB
"Menjadi penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk bisa terlibat dalam upaya kontra narasi terhadap propaganda khilafah. Tentu ini semua juga harus didukung dengan supremasi hukum yang nyata dari Pemerintah Indonesia," katanya.
Prof Yunanto juga berharap masyarakat dan pemerintah bisa memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap hal semacam ini. Jika terlambat penanganannya, maka dikhawatirkan ideologi pro-khilafah akan lebih mengakar dan lebih sulit lagi untuk ditangani. Ibarat api yang menyala, jika dibiarkan menjalar kemana-mana, maka akan lebih sulit lagi untuk dipadamkan.
Mengingat visi Indonesia Emas pada 2045 yang membutuhkan kesiapan generasi muda, Prof Yunanto menyoroti visi ini hanya bisa dicapai jika anak muda Indonesia memiliki ketahanan pada ideologi transnasional. Alangkah sia-sianya jika punya banyak warga yang pintar dan terampil, namun lemah secara ideologinya, bahkan cenderung anti Pancasila.
"Maka dari itu, persiapan Indonesia yang ditanamkan kepada anak mudanya tidak cukup soal intelektual, skill, sosial, dan psikologi. Pemerintah dan masyarakat juga harus serius untuk membekali generasi muda Indonesia dalam aspek ideologinya yang dimulai dari empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 1945," kata Prof Yunanto.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyertaan pemahaman kebangsaan dan kewarganegaraan melalui kurikulum formal secara lebih eksplisit. Perlu dinyatakan secara lebih jelas bahwa ideologi Pancasila yang menjadi landasan bernegara Indonesia memang mendapatkan ancaman dari pihak luar, salah satunya melalui HTI dan propaganda pro-khilafahnya.
"Bersamaan dengan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah dan masyarakat juga harus serius memperkuat sisi ideologi anak-anak dan remaja yang akan meneruskan jalannya bangsa ini. Saya berharap, pemerintahan yang akan dilantik nanti bisa melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sudah terbukti bisa mengatasi ancaman dan tantangan ideologi bangsa," kata Prof Yunanto.
Prof Yunanto juga berharap masyarakat dan pemerintah bisa memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap hal semacam ini. Jika terlambat penanganannya, maka dikhawatirkan ideologi pro-khilafah akan lebih mengakar dan lebih sulit lagi untuk ditangani. Ibarat api yang menyala, jika dibiarkan menjalar kemana-mana, maka akan lebih sulit lagi untuk dipadamkan.
Mengingat visi Indonesia Emas pada 2045 yang membutuhkan kesiapan generasi muda, Prof Yunanto menyoroti visi ini hanya bisa dicapai jika anak muda Indonesia memiliki ketahanan pada ideologi transnasional. Alangkah sia-sianya jika punya banyak warga yang pintar dan terampil, namun lemah secara ideologinya, bahkan cenderung anti Pancasila.
"Maka dari itu, persiapan Indonesia yang ditanamkan kepada anak mudanya tidak cukup soal intelektual, skill, sosial, dan psikologi. Pemerintah dan masyarakat juga harus serius untuk membekali generasi muda Indonesia dalam aspek ideologinya yang dimulai dari empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang 1945," kata Prof Yunanto.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya penyertaan pemahaman kebangsaan dan kewarganegaraan melalui kurikulum formal secara lebih eksplisit. Perlu dinyatakan secara lebih jelas bahwa ideologi Pancasila yang menjadi landasan bernegara Indonesia memang mendapatkan ancaman dari pihak luar, salah satunya melalui HTI dan propaganda pro-khilafahnya.
"Bersamaan dengan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Pemerintah dan masyarakat juga harus serius memperkuat sisi ideologi anak-anak dan remaja yang akan meneruskan jalannya bangsa ini. Saya berharap, pemerintahan yang akan dilantik nanti bisa melanjutkan kebijakan Presiden Joko Widodo yang sudah terbukti bisa mengatasi ancaman dan tantangan ideologi bangsa," kata Prof Yunanto.
(abd)
tulis komentar anda