TNI Tegaskan Tak Kerahkan Alutsista dalam Penegakkan Protokol Kesehatan
Kamis, 13 Agustus 2020 - 14:14 WIB
Subbid Pam dan Gakkum Satgas Penanganan Covid-19, Kolonel Chk Aloysius Agung menegaskan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tidak akan m
JAKARTA - Subbid Pam dan Gakkum Satgas Penanganan Covid-19, Kolonel Chk Aloysius Agung menegaskan dalam pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 tidak akan menurunkan alutsista.
“Kami dalam hal ini TNI tidak melibatkan unsur-unsur yang bertempur tidak, tidak sama sekali. Kita jangan bayangkan, begitu TNI turun maka yang diturunkan alutsistanya sama sekali tidak. Kita bicara menjalankan protokol kesehatan,” tegas Aloy dalam diskusi di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis (13/8/2020). (Baca juga: Kapolri Perintahkan Personel Polri Bantu Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19)
TNI, juga tidak terlibat dalam penegakkan hukum. Murni hanya mem-back up dan mendukung peran pemerintah daerah (Pemda) untuk mendisiplinkan masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan. “Yang perlu saya tegaskan di sini bawa peran TNI bukan terlibat dalam penegakan hukum. Kami murni membackup, mendukung sesuai dengan peraturan undang-undang kami, bahwa kita membackup peran Pemda,” katanya. (Baca juga: Inpres Jokowi Jangan Hanya Menjadi Macan Kertas)
Aloy menambahkan, keterlibatan TNI bersama-sama dengan institusi lain menjalankan inpres tersebut untuk menunjukkan bahwa pandemi ini tidak bisa dianggap remeh. ”Ah nanti sembuh sendiri. Kita masih harus melaksanakan upaya-upaya kesadaran. Ini yang membuat kita perlu turun memberikan pembelajaran kepada masyarakat ‘Eh penting loh pakai masker, eh penting loh cuci tangan’ dan masih banyak yang lainnya,” jelas Aloy. (Baca juga: DPR Nilai Wajar Presiden Instruksikan TNI Patroli Protokol Kesehatan)
Aloy menegaskan personel TNI yang dilibatkan hanya dalam rangka mendukung protokol kesehatan. Pendisiplinan protokol kesehatan ini adalah tergantung dari konsep operasi yang dibuat oleh pemda. “Jadi bisa berbeda-beda ya, yang dilakukan Kota Jakarta dengan konsep operasi pemda di Papua, itu berbeda,” katanya.
Aloy menyebut pendekatan yang dilakukan dalam menerapkan protokol kesehatan ini dengan mengedepankan kearifan lokal. “Kita masing-masing akan mengedepankan kearifan lokal. Sebagai contoh kita bisa melihat keberhasilan, saya boleh ambil contoh di Madiun. Di Madiun itu ada sebutannya Pendekar Waras, pendekatan protokol sehingga warga menjadi sehat dan sebagainya seperti itu. Pendekar waras ini berhasil dan yang kita jadikan contoh project ke daerah-daerah lainnya,” kata Aloy.
“Kami dalam hal ini TNI tidak melibatkan unsur-unsur yang bertempur tidak, tidak sama sekali. Kita jangan bayangkan, begitu TNI turun maka yang diturunkan alutsistanya sama sekali tidak. Kita bicara menjalankan protokol kesehatan,” tegas Aloy dalam diskusi di Media Center Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Graha BNPB, Jakarta, Kamis (13/8/2020). (Baca juga: Kapolri Perintahkan Personel Polri Bantu Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19)
TNI, juga tidak terlibat dalam penegakkan hukum. Murni hanya mem-back up dan mendukung peran pemerintah daerah (Pemda) untuk mendisiplinkan masyarakat agar melaksanakan protokol kesehatan. “Yang perlu saya tegaskan di sini bawa peran TNI bukan terlibat dalam penegakan hukum. Kami murni membackup, mendukung sesuai dengan peraturan undang-undang kami, bahwa kita membackup peran Pemda,” katanya. (Baca juga: Inpres Jokowi Jangan Hanya Menjadi Macan Kertas)
Aloy menambahkan, keterlibatan TNI bersama-sama dengan institusi lain menjalankan inpres tersebut untuk menunjukkan bahwa pandemi ini tidak bisa dianggap remeh. ”Ah nanti sembuh sendiri. Kita masih harus melaksanakan upaya-upaya kesadaran. Ini yang membuat kita perlu turun memberikan pembelajaran kepada masyarakat ‘Eh penting loh pakai masker, eh penting loh cuci tangan’ dan masih banyak yang lainnya,” jelas Aloy. (Baca juga: DPR Nilai Wajar Presiden Instruksikan TNI Patroli Protokol Kesehatan)
Aloy menegaskan personel TNI yang dilibatkan hanya dalam rangka mendukung protokol kesehatan. Pendisiplinan protokol kesehatan ini adalah tergantung dari konsep operasi yang dibuat oleh pemda. “Jadi bisa berbeda-beda ya, yang dilakukan Kota Jakarta dengan konsep operasi pemda di Papua, itu berbeda,” katanya.
Aloy menyebut pendekatan yang dilakukan dalam menerapkan protokol kesehatan ini dengan mengedepankan kearifan lokal. “Kita masing-masing akan mengedepankan kearifan lokal. Sebagai contoh kita bisa melihat keberhasilan, saya boleh ambil contoh di Madiun. Di Madiun itu ada sebutannya Pendekar Waras, pendekatan protokol sehingga warga menjadi sehat dan sebagainya seperti itu. Pendekar waras ini berhasil dan yang kita jadikan contoh project ke daerah-daerah lainnya,” kata Aloy.
(cip)
tulis komentar anda