Diduga Banyak Kecurangan, Wakil Ketua TPN Benny Rhamdani: Pemilu 2024 Paling Buruk
Sabtu, 17 Februari 2024 - 10:16 WIB
"Tim khusus nanti akan merekomendasikan. Apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional, ada perlawanan melalui Parlemen, dari partai pengusung Ganjar-Mahfud, ini akan menjadi ledakan hukum," tuturnya.
Selain itu, Benny juga menyesalkan deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran di JCC Istora Senayan yang mengklaim berdasarkan hasil quick count. Padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebab, hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan landasan dalam memenangkan kontestasi pemilu.
Dia melihat deklarasi itu seganja dilakukan oleh Prabowo untuk menggiring opini publik bahwa mereka benar-benar menang. Sehingga tidak ada perlawanan lagi dari masyarakat.
"Di tanggal 14 Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Kemudian siang harinya mereka melakukan deklarasi kemenangan. Ini kan sebetulnya Prabowo style. Nah, masyarakat jangan pernah mau dikibuli untuk yang ketiga kali 2014," tandasnya.
"Jadi ini adalah Prabowo style sebagai cara untuk memanipulasi publik, psikologis publik agar publik tergiring dengan glorifikasi, ya selebrasi mereka," sambungnya.
Benny mengimbau kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil resmi dari rekapitulasi atau penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilih Umum (KPU).
"Jadi TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU. Melalui rekapitulasi hasil perolehan suara. Dan TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS. Artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan formulir C, dimana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara. Jadi jangan pernah percaya juga dengan quick count," pungkasnya.
Selain itu, Benny juga menyesalkan deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran di JCC Istora Senayan yang mengklaim berdasarkan hasil quick count. Padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebab, hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan landasan dalam memenangkan kontestasi pemilu.
Dia melihat deklarasi itu seganja dilakukan oleh Prabowo untuk menggiring opini publik bahwa mereka benar-benar menang. Sehingga tidak ada perlawanan lagi dari masyarakat.
"Di tanggal 14 Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Kemudian siang harinya mereka melakukan deklarasi kemenangan. Ini kan sebetulnya Prabowo style. Nah, masyarakat jangan pernah mau dikibuli untuk yang ketiga kali 2014," tandasnya.
"Jadi ini adalah Prabowo style sebagai cara untuk memanipulasi publik, psikologis publik agar publik tergiring dengan glorifikasi, ya selebrasi mereka," sambungnya.
Benny mengimbau kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil resmi dari rekapitulasi atau penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilih Umum (KPU).
Baca Juga
"Jadi TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU. Melalui rekapitulasi hasil perolehan suara. Dan TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS. Artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan formulir C, dimana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara. Jadi jangan pernah percaya juga dengan quick count," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda