Diduga Banyak Kecurangan, Wakil Ketua TPN Benny Rhamdani: Pemilu 2024 Paling Buruk
loading...
Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Benny Rhamdani menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 paling buruk usai menemukan banyaknya kecurangan dalam prosesnya. Foto/MPI
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud , Benny Rhamdani menyebut pelaksanaan Pemilu 2024 paling buruk usai menemukan banyaknya kecurangan dalam prosesnya.
Benny mengungkap salah satu bukti dugaan kuat adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 yakni penggelembungan suara yang menguntungkan Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU Investigasi dan Audit Aplikasi Sirekap
"Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang paling buruk. Kecurangan terjadi di mana-mana, penambahan suara kepada 02," ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).
"Dugaan kecurangan ini ada kemenangan yang mencapai angka 400 sampai 800, ada juga kertas-kertas yang sebelum dilaksanakan pencoblosan sudah tercoblos luar biasa kecurangan yang dilakukan," sambungnya.
Kemudian, lanjut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu, kecurangan pilpres kali ini juga berbentuk intimidasi oleh aparat kepada kepala-kepala desa yang dipaksa untuk mengerahkan warganya memillih Prabowo-Gibran.
"Mereka (kepala desa) dikumpulkan oleh aparat kemudian diintimidasi hanya karena dengan alasan ada kasus-kasus penggunaan dana desa. Kemudian mereka dipaksa untuk mengarahkan masyarakatnya mendukung 02," jelasnya.
Menurut Benny, kecurangan Pilpres 2024 ini merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan secara terstruktur dan masif dengan memanfaatkan kekuasaan perangkat negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Dugaan kecurangan yang sangat masif, yang sangat terstruktur, yang sangat sistematis. Dan kita punya data-data yang kuat. Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi," ucapnya.
Karenanya, lanjut Benny, Deputi Hukum TPN tengah mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran. Selanjutnya, kata dia, TPN akan mengambil langkah hukum.
"Tim khusus nanti akan merekomendasikan. Apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional, ada perlawanan melalui Parlemen, dari partai pengusung Ganjar-Mahfud, ini akan menjadi ledakan hukum," tuturnya.
Selain itu, Benny juga menyesalkan deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran di JCC Istora Senayan yang mengklaim berdasarkan hasil quick count. Padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebab, hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan landasan dalam memenangkan kontestasi pemilu.
Dia melihat deklarasi itu seganja dilakukan oleh Prabowo untuk menggiring opini publik bahwa mereka benar-benar menang. Sehingga tidak ada perlawanan lagi dari masyarakat.
"Di tanggal 14 Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Kemudian siang harinya mereka melakukan deklarasi kemenangan. Ini kan sebetulnya Prabowo style. Nah, masyarakat jangan pernah mau dikibuli untuk yang ketiga kali 2014," tandasnya.
"Jadi ini adalah Prabowo style sebagai cara untuk memanipulasi publik, psikologis publik agar publik tergiring dengan glorifikasi, ya selebrasi mereka," sambungnya.
Benny mengimbau kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil resmi dari rekapitulasi atau penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilih Umum (KPU).
Baca juga: Temukan Banyak Kejanggalan, TPN Ganjar-Mahfud: Tak Perlu Ada Pemilu Kalau Semacam Ini
"Jadi TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU. Melalui rekapitulasi hasil perolehan suara. Dan TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS. Artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan formulir C, dimana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara. Jadi jangan pernah percaya juga dengan quick count," pungkasnya.
Benny mengungkap salah satu bukti dugaan kuat adanya kecurangan dalam Pilpres 2024 yakni penggelembungan suara yang menguntungkan Paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran.Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU Investigasi dan Audit Aplikasi Sirekap
"Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi yang paling buruk. Kecurangan terjadi di mana-mana, penambahan suara kepada 02," ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (17/2/2024).
"Dugaan kecurangan ini ada kemenangan yang mencapai angka 400 sampai 800, ada juga kertas-kertas yang sebelum dilaksanakan pencoblosan sudah tercoblos luar biasa kecurangan yang dilakukan," sambungnya.
Kemudian, lanjut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura itu, kecurangan pilpres kali ini juga berbentuk intimidasi oleh aparat kepada kepala-kepala desa yang dipaksa untuk mengerahkan warganya memillih Prabowo-Gibran.
"Mereka (kepala desa) dikumpulkan oleh aparat kemudian diintimidasi hanya karena dengan alasan ada kasus-kasus penggunaan dana desa. Kemudian mereka dipaksa untuk mengarahkan masyarakatnya mendukung 02," jelasnya.
Menurut Benny, kecurangan Pilpres 2024 ini merupakan kejahatan demokrasi yang dilakukan secara terstruktur dan masif dengan memanfaatkan kekuasaan perangkat negara untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Dugaan kecurangan yang sangat masif, yang sangat terstruktur, yang sangat sistematis. Dan kita punya data-data yang kuat. Jadi kejahatan Pemilu 2024 ini adalah kejahatan terhadap demokrasi," ucapnya.
Karenanya, lanjut Benny, Deputi Hukum TPN tengah mengumpulkan berbagai bukti dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Prabowo-Gibran. Selanjutnya, kata dia, TPN akan mengambil langkah hukum.
"Tim khusus nanti akan merekomendasikan. Apa yang akan dilakukan. Tentu ada perlawanan hukum, perlawanan secara konstitusional, ada perlawanan melalui Parlemen, dari partai pengusung Ganjar-Mahfud, ini akan menjadi ledakan hukum," tuturnya.
Selain itu, Benny juga menyesalkan deklarasi kemenangan yang dilakukan oleh Prabowo-Gibran di JCC Istora Senayan yang mengklaim berdasarkan hasil quick count. Padahal berdasarkan aturan hal tersebut tidak bisa dilakukan. Sebab, hasil hitung cepat tidak bisa dijadikan landasan dalam memenangkan kontestasi pemilu.
Dia melihat deklarasi itu seganja dilakukan oleh Prabowo untuk menggiring opini publik bahwa mereka benar-benar menang. Sehingga tidak ada perlawanan lagi dari masyarakat.
"Di tanggal 14 Februari bersamaan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Kemudian siang harinya mereka melakukan deklarasi kemenangan. Ini kan sebetulnya Prabowo style. Nah, masyarakat jangan pernah mau dikibuli untuk yang ketiga kali 2014," tandasnya.
"Jadi ini adalah Prabowo style sebagai cara untuk memanipulasi publik, psikologis publik agar publik tergiring dengan glorifikasi, ya selebrasi mereka," sambungnya.
Benny mengimbau kepada masyarakat untuk sabar menunggu hasil resmi dari rekapitulasi atau penghitungan suara secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilih Umum (KPU).
Baca juga: Temukan Banyak Kejanggalan, TPN Ganjar-Mahfud: Tak Perlu Ada Pemilu Kalau Semacam Ini
"Jadi TPN percaya dengan proses yang sedang dilakukan oleh KPU. Melalui rekapitulasi hasil perolehan suara. Dan TPN juga tentu memiliki saksi-saksi di 830 ribu TPS. Artinya hampir 1,6 juta saksi yang kita tempatkan yang sejak kemarin mereka sudah menyerahkan formulir C, dimana formulir C ini adalah dokumen resmi negara yang akan menjadi dasar KPU untuk melakukan rekapitulasi suara. Jadi jangan pernah percaya juga dengan quick count," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
