Debat Perdana: Sebuah Catatan Panelis
Kamis, 14 Desember 2023 - 11:20 WIB
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto. Foto/Dok MPI/Arif Julianto
Gun Gun Heryanto
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
DEBAT perdana selalu jadi pusat perhatian. Mengapa? Jelas karena hampir semua orang penasaran dengan para calon presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Sekitar pukul 18.15 WIB, Jumat (8/12/2023) malam, tim KPU menelepon saya dan memberitahu bahwa nama saya masuk menjadi salah seorang panelis debat perdana. Mereka mengonfirmasi kesediaan.
Saya tidak serta merta mengiyakan, karena Senin-Kamis (11-15/12/2023) sudah terjadwal acara di USIM, Malaysia. Setelah tim saya mengoordinasikan untuk reschedule acara di Malaysia ke 13-15 Desember, akhirnya saya menyatakan kesediaan menjadi tim panelis debat perdana.
Menurut info KPU, proses pemilihan panelis cukup panjang. Dimulai dengan daftar sejumjah kandidat panelis dari berbagai latar belakang keilmuan dan kampus bereputasi di Indonesia. Debat perdana, tentu saja latar belakang panelis diisi keilmuan hukum, politik, komunikasi politik, HAM, dan sosial humaniora.
Tidak mudah mencari nama kandidat panelis di tengah situasi politik yang kerap menggoda para akademisi untuk partisan. Karena kalau sudah pekat berwarna, biasanya akan mendapatkan resistensi dari masing-masing tim sukses pasangan capres.
Singkat cerita terkonfirmasi 11 nama tim panelis, sebagai berikut: Mada Sukmajati - Ilmu Politik UGM, Rudi Rohi - Ilmu Politik Undana, Lita Tyesta ALW - Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) Undip, Khairul Fahmi - Hukum Unand, Wawan Mas’udi - Ilmu Politik Fisipol UGM, Gun Gun Heryanto - Komunikasi Politik FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah, Al Makin - Studi Agama UIN Sunan Kalijaga, Susi Dwi Harijanti - HTN UNPAD, Bayu Dwi Anggono - Hukum Universitas Jember, Ahmad Taufan Damanik - Ketua Komnas HAM 2017-2020, dan Agus Riewanto (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta).
Tugasnya kita diminta membuat rumusan masalah sesuai bidang keilmuan masing-masing dihubungkan dengan tema dan sub tema debat yakni: pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga.
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
DEBAT perdana selalu jadi pusat perhatian. Mengapa? Jelas karena hampir semua orang penasaran dengan para calon presiden yang akan memimpin Indonesia 5 tahun ke depan.
Sekitar pukul 18.15 WIB, Jumat (8/12/2023) malam, tim KPU menelepon saya dan memberitahu bahwa nama saya masuk menjadi salah seorang panelis debat perdana. Mereka mengonfirmasi kesediaan.
Saya tidak serta merta mengiyakan, karena Senin-Kamis (11-15/12/2023) sudah terjadwal acara di USIM, Malaysia. Setelah tim saya mengoordinasikan untuk reschedule acara di Malaysia ke 13-15 Desember, akhirnya saya menyatakan kesediaan menjadi tim panelis debat perdana.
Menurut info KPU, proses pemilihan panelis cukup panjang. Dimulai dengan daftar sejumjah kandidat panelis dari berbagai latar belakang keilmuan dan kampus bereputasi di Indonesia. Debat perdana, tentu saja latar belakang panelis diisi keilmuan hukum, politik, komunikasi politik, HAM, dan sosial humaniora.
Tidak mudah mencari nama kandidat panelis di tengah situasi politik yang kerap menggoda para akademisi untuk partisan. Karena kalau sudah pekat berwarna, biasanya akan mendapatkan resistensi dari masing-masing tim sukses pasangan capres.
Singkat cerita terkonfirmasi 11 nama tim panelis, sebagai berikut: Mada Sukmajati - Ilmu Politik UGM, Rudi Rohi - Ilmu Politik Undana, Lita Tyesta ALW - Ilmu Hukum Tata Negara (HTN) Undip, Khairul Fahmi - Hukum Unand, Wawan Mas’udi - Ilmu Politik Fisipol UGM, Gun Gun Heryanto - Komunikasi Politik FDIKOM UIN Syarif Hidayatullah, Al Makin - Studi Agama UIN Sunan Kalijaga, Susi Dwi Harijanti - HTN UNPAD, Bayu Dwi Anggono - Hukum Universitas Jember, Ahmad Taufan Damanik - Ketua Komnas HAM 2017-2020, dan Agus Riewanto (Pakar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret Surakarta).
Tugasnya kita diminta membuat rumusan masalah sesuai bidang keilmuan masing-masing dihubungkan dengan tema dan sub tema debat yakni: pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, peningkatan pelayanan publik, penanganan disinformasi, dan kerukunan warga.
tulis komentar anda