Peraturan KPU yang Loloskan Gibran Jadi Cawapres Di-judicial Review ke MA
Senin, 20 November 2023 - 06:11 WIB
"Dilakukan dengan melanggar kode etik berat, sehingga seharusnya Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dijadikan dasar pembentukan PKPU tersebut. Dengan adanya Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 dan PKPU 23/2023, demokrasi dan konstitusi Negara Republik Indonesia telah diciderai sehingga tidak boleh dibiarkan terus berlanjut dan harus dilawan," tulis Ridwan dalam keterangan, Minggu (19/11/2023).
Baca juga: Terungkap, Alasan KPU Terima Pendaftaran Prabowo-Gibran meski PKPU Belum Direvisi
Sedangkan, kuasa hukum Imelda Napitupulu mengatakan, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar pembentukan PKPU 23/2023 seharusnya tidak sah. Karena Pasal 17 Ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman telah tegas mengatur hakim dan panitera harus mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.
"Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka konsekuensinya adalah putusan hakim tersebut tidak sah dan terhadap hakim atau panitera tersebut dikenakan sanksi administratif atau pidana," sambung Imelda.
Dengan hal tersebut, TAPDK meminta kepada MA dapat menyatakan PKPU 23/2023 atas perubahan PKPU 19/2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Baca juga: Terungkap, Alasan KPU Terima Pendaftaran Prabowo-Gibran meski PKPU Belum Direvisi
Sedangkan, kuasa hukum Imelda Napitupulu mengatakan, putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menjadi dasar pembentukan PKPU 23/2023 seharusnya tidak sah. Karena Pasal 17 Ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman telah tegas mengatur hakim dan panitera harus mengundurkan diri dari persidangan apabila mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.
"Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka konsekuensinya adalah putusan hakim tersebut tidak sah dan terhadap hakim atau panitera tersebut dikenakan sanksi administratif atau pidana," sambung Imelda.
Dengan hal tersebut, TAPDK meminta kepada MA dapat menyatakan PKPU 23/2023 atas perubahan PKPU 19/2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
(abd)
Lihat Juga :