Genosida, Diplomasi Multi-Jalur Krisis Gaza
Minggu, 05 November 2023 - 19:09 WIB
Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu organ utama dalam organisasi PBB dan sangat berpengaruh dalam menyikapi isu-isu politik dan keamanan internasional. Pernyataan veto ‘tidak’ dari salah satu anggota permanen DK PBB dapat menggagalkan upaya usulan resolusi organisasi.
Suatu mekanisme organisasi yang berpotensi untuk terus digunakan dalam rangka mengabaikan suara dan pendapat negara-negara lemah, tertindas, dan terpinggirkan. Sebab itu, reformasi struktur organisasi DK PBB harus segera dilakukan dan tidak sekedar wacana berkepanjangan. Suara negara-negara berkembang harus mendapatkan tempat yang lebih proporsional termasuk juga status sebagai anggota tetap dan hak veto.
Bukan berlebihan jika negara-negara berkembang dari Asia, Arab, dan Afrika mengharapkan lebih banyak perwakilan tetap mereka di DK PBB. Data klasifikasi negara-negara anggota PBB berdasarkan UN World Economic Prospects 2019 menunjukkan lebih dari separuh negara anggota masih dikelompokkan sebagai negara-negara ekonomi berkembang.
Kendati begitu kita perlu mengingat juga bahwa Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia, bahkan sebelum terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI. Sehingga diperlukan upaya lebih untuk membantu bangsa Palestina di tengah gempuran militer Israel yang semakin sengit, serta mencegah meluasnya konflik dengan keterlibatan negara-negara lain di kawasan.
Pemerintah perlu melibatkan para pemangku kepentingan di luar struktur pemerintahan dalam rangka memperluas komunikasi dan menekan eskalasi konflik antara kedua belah pihak. Banyaknya jumlah korban dari kaum perempuan dan anak seharusnya dapat menjadi pemicu terbangunnya rasa solidaritas kaum perempuan di level internasional.
Menurut rilis laporan badan PBB untuk bantuan pengungsi di Palestina (UNRWA), 70% korban meninggal dunia di Gaza merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Solidaritas ini bisa diinisiasi oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia. Gerakan solidaritas ini diharapkan dapat memperkuat bantuan kemanusiaan dan membangun alternatif forum komunikasi internasional untuk perdamaian Israel dan Palestina.
Di sisi lain, hal ini juga dapat diperkuat melalui pelibatan tokoh-tokoh lintas agama yang diharapkan dapat membuka jalur komunikasi budaya antara kedua belah pihak untuk bersama-sama mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina.
Indonesia termasuk negara yang terkena imbas lonjakan harga ini, karena tingginya importasi bahan baku gandum untuk produk makanan sehari-hari masyarakat, seperti mie dan roti. Demikian pula diperkirakan pada harga minyak dunia. Pada peristiwa Musim Semi Arab (2011), harga minyak dunia meningkat dari USD94,9 menjadi USD120 per barel.
Suatu mekanisme organisasi yang berpotensi untuk terus digunakan dalam rangka mengabaikan suara dan pendapat negara-negara lemah, tertindas, dan terpinggirkan. Sebab itu, reformasi struktur organisasi DK PBB harus segera dilakukan dan tidak sekedar wacana berkepanjangan. Suara negara-negara berkembang harus mendapatkan tempat yang lebih proporsional termasuk juga status sebagai anggota tetap dan hak veto.
Bukan berlebihan jika negara-negara berkembang dari Asia, Arab, dan Afrika mengharapkan lebih banyak perwakilan tetap mereka di DK PBB. Data klasifikasi negara-negara anggota PBB berdasarkan UN World Economic Prospects 2019 menunjukkan lebih dari separuh negara anggota masih dikelompokkan sebagai negara-negara ekonomi berkembang.
Diplomasi Multi-Jalur
Dengan kondisi organisasi PBB yang masih dibayang-bayangi oleh kekuatan AS bersama sekutunya, kita berharap terdapat penyelesaian yang cepat dalam menghentikan konflik kemanusiaan antara Israel dan Palestina. Kabar pengiriman bantuan kemanusiaan oleh pemerintah Indonesia ke Palestina adalah wujud kepedulian bangsa terhadap krisis kemanusiaan di negara tersebut.Kendati begitu kita perlu mengingat juga bahwa Palestina merupakan salah satu negara yang mengakui kedaulatan Indonesia, bahkan sebelum terjadinya peristiwa Proklamasi Kemerdekaan RI. Sehingga diperlukan upaya lebih untuk membantu bangsa Palestina di tengah gempuran militer Israel yang semakin sengit, serta mencegah meluasnya konflik dengan keterlibatan negara-negara lain di kawasan.
Pemerintah perlu melibatkan para pemangku kepentingan di luar struktur pemerintahan dalam rangka memperluas komunikasi dan menekan eskalasi konflik antara kedua belah pihak. Banyaknya jumlah korban dari kaum perempuan dan anak seharusnya dapat menjadi pemicu terbangunnya rasa solidaritas kaum perempuan di level internasional.
Menurut rilis laporan badan PBB untuk bantuan pengungsi di Palestina (UNRWA), 70% korban meninggal dunia di Gaza merupakan kaum perempuan dan anak-anak. Solidaritas ini bisa diinisiasi oleh tokoh-tokoh perempuan Indonesia. Gerakan solidaritas ini diharapkan dapat memperkuat bantuan kemanusiaan dan membangun alternatif forum komunikasi internasional untuk perdamaian Israel dan Palestina.
Di sisi lain, hal ini juga dapat diperkuat melalui pelibatan tokoh-tokoh lintas agama yang diharapkan dapat membuka jalur komunikasi budaya antara kedua belah pihak untuk bersama-sama mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina.
Waspada Harga Minyak Dunia
Selain faktor sejarah pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Palestina, perhatian terhadap krisis Gaza juga harus menjadi bagian dari kewaspadaan terhadap melonjaknya harga minyak dunia. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, harga pangan dunia melonjak tajam, terutama harga gandum dan biji-bijian yang naik masing-masing lebih dari 58% dan 34% pada Maret 2022.Indonesia termasuk negara yang terkena imbas lonjakan harga ini, karena tingginya importasi bahan baku gandum untuk produk makanan sehari-hari masyarakat, seperti mie dan roti. Demikian pula diperkirakan pada harga minyak dunia. Pada peristiwa Musim Semi Arab (2011), harga minyak dunia meningkat dari USD94,9 menjadi USD120 per barel.
tulis komentar anda