Integrasi NIK-NPWP, Nurul Arifin Ingatkan Keamanan Data Pribadi Masyarakat
Selasa, 31 Oktober 2023 - 12:50 WIB
Oleh sebab itu, Nurul menekankan pentingnya keamanan data pribadi masyarakat. "Karena peristiwa kebocoran data pribadi merupakan hal yang berbahaya dan berdampak negatif bagi masyarakat. Pemerintah harus memastikan lapisan keamanan dengan integrasinya NIK-NPWP, khususnya di sektor perbankan," ujar Legislator dari Dapil Jawa Barat I itu.
Yang lebih berbahaya lagi, kata Nurul, jika data pribadi tersebut digunakan untuk membuat identitas palsu yang kemudian dipergunakan untuk melakukan tindakan melawan negara. "Seperti tindakan terorisme, yang menggunakan identitas palsu," katanya.
Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi dan informatika ini juga meminta Pemerintah menyiapkan berbagai lapisan keamanan dari program integrasi NIK-NPWP. Nurul menyebut Pemerintah harus memiliki sistem yang aman dan akurat dalam pelaksanaan program ini agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Meskipun integrasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik, penting untuk memastikan bahwa transisi ini dilakukan dengan lancar dan efisien," ucap politisi Partai Golkar ini.
Demi menjaga keamanan data pribadi, Nurul pun berharap pemerintah segera membentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
"Dengan pembentukan lembaga atau otoritas tersebut, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera dioptimalkan. Termasuk juga dengan perlunya pembentukan aturan turunan dari UU PDP sehingga UU ini bisa segera dijalankan tanpa menunggu tenggat waktu dua tahun sejak disahkan," kata Nurul.
Di sisi lain, integrasi NIK-NPWP diharapkan juga dapat memaksimalkan pelayanan publik dan bantuan sosial. Nurul mendorong agar integrasi NIK-NPWP dimanfaatkan untuk optimalisasi pendistribusian bantuan sosial sehingga bansos kepada rakyat dapat efektif dan tepat sasaran.
"Integrasi NIK dan NPWP memungkinkan pemerintah untuk memiliki akses ke data yang lebih valid tentang populasi. Hal ini memungkinkan identifikasi yang lebih tepat terkait dengan kelompok masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul menilai integrasi NIK-NPWP akan membantu mengurangi potensi penerima manfaat mendapatkan bantuan ganda. Dengan sistem yang terintegrasi, data seseorang akan lebih konsisten dan tidak terjadi duplikasi.
Yang lebih berbahaya lagi, kata Nurul, jika data pribadi tersebut digunakan untuk membuat identitas palsu yang kemudian dipergunakan untuk melakukan tindakan melawan negara. "Seperti tindakan terorisme, yang menggunakan identitas palsu," katanya.
Komisi DPR yang membidangi urusan pertahanan, komunikasi dan informatika ini juga meminta Pemerintah menyiapkan berbagai lapisan keamanan dari program integrasi NIK-NPWP. Nurul menyebut Pemerintah harus memiliki sistem yang aman dan akurat dalam pelaksanaan program ini agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Meskipun integrasi ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik, penting untuk memastikan bahwa transisi ini dilakukan dengan lancar dan efisien," ucap politisi Partai Golkar ini.
Demi menjaga keamanan data pribadi, Nurul pun berharap pemerintah segera membentuk Komisi Perlindungan Data Pribadi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).
"Dengan pembentukan lembaga atau otoritas tersebut, proses penegakan hukum serta pemberian sanksi bisa segera dioptimalkan. Termasuk juga dengan perlunya pembentukan aturan turunan dari UU PDP sehingga UU ini bisa segera dijalankan tanpa menunggu tenggat waktu dua tahun sejak disahkan," kata Nurul.
Di sisi lain, integrasi NIK-NPWP diharapkan juga dapat memaksimalkan pelayanan publik dan bantuan sosial. Nurul mendorong agar integrasi NIK-NPWP dimanfaatkan untuk optimalisasi pendistribusian bantuan sosial sehingga bansos kepada rakyat dapat efektif dan tepat sasaran.
"Integrasi NIK dan NPWP memungkinkan pemerintah untuk memiliki akses ke data yang lebih valid tentang populasi. Hal ini memungkinkan identifikasi yang lebih tepat terkait dengan kelompok masyarakat yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan sosial," ujarnya.
Lebih lanjut, Nurul menilai integrasi NIK-NPWP akan membantu mengurangi potensi penerima manfaat mendapatkan bantuan ganda. Dengan sistem yang terintegrasi, data seseorang akan lebih konsisten dan tidak terjadi duplikasi.
Lihat Juga :
tulis komentar anda