Pembahasan RPP Kesehatan Dinilai Tak Beri Ruang Partisipasi Petani Tembakau
Jum'at, 27 Oktober 2023 - 19:21 WIB
Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan dinilai tidak memberikan ruang partisipasi bagi para petani tembakau. Foto/Ilustrasi/Dok SINDOnews
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Pamudji menilai pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan tidak memberikan ruang partisipasi bagi para petani tembakau. Bahkan, kata dia, proses pembahasan RPP Kesehatan yang ada saat ini terkesan dipaksakan untuk diterima.
"Pasal-pasal (tembakau) itu sepertinya terselubung. Pasal-pasal yang terkait dengan pertembakauan tidak disosialisasikan sebelum RPP itu ada. Semestinya sejak dari wacana, paling tidak melibatkan semua stakeholders yang terkait. Di situ kami petani tembakau tidak dilibatkan dari awal ketika pemerintah mengusulkan RPP Kesehatan," kata Agus dalam siaran persnya, Jumat (27/10/2023).
Pemerintah saat ini yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun draf RPP Omnibus Kesehatan yang akan mengatur semua poin-poin aturan turunan yang ada dalam UU Kesehatan. Dalam draf RPP Kesehatan, pemerintah berupaya memperketat larangan distribusi produk tembakau, misalnya dengan tidak boleh menampilkan produk pada toko retail, dan tidak boleh beriklan secara daring.
Dia mengaku pernah mengikuti rapat sosialisasi RPP Kesehatan. Namun, dia melihat minim sekali partisipasi dari pihak ekosistem pertembakauan yang dilibatkan. Karena itu, dia sangat menyayangkan hal itu.
Karena, menurut dia, semestinya bila membahas tembakau dan kesehatan, pembahasannya harus lintas kementerian. Sebab, seharusnya petani tembakau, Kementerian Pertanian, dan kementerian terkait ekonomi diundang secara proporsional.
"Saya pernah diundang (diskusi), kemudian saya melihat bahwa ini dipaksakan. Ini bukan musyawarah untuk menciptakan solusi, tapi ini kelihatannya kekuasaan yang memang digunakan agar orang itu dipaksa untuk mau, enggak ada pilihan lain," kata Agus.
Dia pun mengingatkan bahwa jumlah pelaku ekonomi di industri tembakau sangatlah besar. Untuk petani saja, jumlahnya sekitar 3,1 juta orang, belum termasuk buruh tani. Hal ini belum menghitung pekerja dari sektor pendukung lain seperti buruh angkut, sopir truk, dan lain-lain.
Kondisi menjelaskan perputaran ekonomi dari sektor tembakau sangat besar di tingkat masyarakat bawah. "Kalau sebelum dibikin aturan-aturan yang mengebiri pertembakauan, ini (sektor tembakau) sangat signifikan, karena tembakau ketika panen bisa menunjang masa depan para petani tembakau, anak-anak untuk sekolah, dan ekonomi keluarga," kata Agus.
"Pasal-pasal (tembakau) itu sepertinya terselubung. Pasal-pasal yang terkait dengan pertembakauan tidak disosialisasikan sebelum RPP itu ada. Semestinya sejak dari wacana, paling tidak melibatkan semua stakeholders yang terkait. Di situ kami petani tembakau tidak dilibatkan dari awal ketika pemerintah mengusulkan RPP Kesehatan," kata Agus dalam siaran persnya, Jumat (27/10/2023).
Pemerintah saat ini yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sedang menyusun draf RPP Omnibus Kesehatan yang akan mengatur semua poin-poin aturan turunan yang ada dalam UU Kesehatan. Dalam draf RPP Kesehatan, pemerintah berupaya memperketat larangan distribusi produk tembakau, misalnya dengan tidak boleh menampilkan produk pada toko retail, dan tidak boleh beriklan secara daring.
Dia mengaku pernah mengikuti rapat sosialisasi RPP Kesehatan. Namun, dia melihat minim sekali partisipasi dari pihak ekosistem pertembakauan yang dilibatkan. Karena itu, dia sangat menyayangkan hal itu.
Karena, menurut dia, semestinya bila membahas tembakau dan kesehatan, pembahasannya harus lintas kementerian. Sebab, seharusnya petani tembakau, Kementerian Pertanian, dan kementerian terkait ekonomi diundang secara proporsional.
"Saya pernah diundang (diskusi), kemudian saya melihat bahwa ini dipaksakan. Ini bukan musyawarah untuk menciptakan solusi, tapi ini kelihatannya kekuasaan yang memang digunakan agar orang itu dipaksa untuk mau, enggak ada pilihan lain," kata Agus.
Dia pun mengingatkan bahwa jumlah pelaku ekonomi di industri tembakau sangatlah besar. Untuk petani saja, jumlahnya sekitar 3,1 juta orang, belum termasuk buruh tani. Hal ini belum menghitung pekerja dari sektor pendukung lain seperti buruh angkut, sopir truk, dan lain-lain.
Kondisi menjelaskan perputaran ekonomi dari sektor tembakau sangat besar di tingkat masyarakat bawah. "Kalau sebelum dibikin aturan-aturan yang mengebiri pertembakauan, ini (sektor tembakau) sangat signifikan, karena tembakau ketika panen bisa menunjang masa depan para petani tembakau, anak-anak untuk sekolah, dan ekonomi keluarga," kata Agus.
Lihat Juga :
tulis komentar anda