Pangkogabwilhan III Tegaskan Kekerasan Terhadap Orang Asli Papua Harus Dihentikan
Senin, 16 Oktober 2023 - 18:09 WIB
Kekerasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) oleh kelompok bersenjata masih terjadi. Foto/MPI
JAKARTA - Kekerasan terhadap Orang Asli Papua (OAP) masih terjadi di Papua. Para pelaku diduga merupakan Kelompok Separatis Teroris (KST) wilayah Kodap XVI Yahukimo.
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon menegaskan, aksi kekerasan itu harus dihentikan jangan sampai terulang kembali. Hal itu agar Papua menjadi aman dan damai, sehingga kesejahteraan masyarakat Papua lebih cepat terealisasi.
”Ini penting sebagaimana yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” ujarnya, Senin (16/10/2023).
Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, menyatakan, agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat, diperlukan situasi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) yang kondusif.
Diberitakan sebelumnya, telah terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) Yahukimo terhadap dua perempuan yang menolak diperkosa atas nama Ima Selopole dan Animira Kobak.
Akibat penganiayaan tersebut Ima Selopole mengalami tiga luka akibat benda tajam (pisau). Sedangkan, Animira Kobak mengalami luka pada bagian kemaluannya akibat senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Penganiayaan terhadap dua perempuan tersebut terjadi di Kampung Baru Muara Bonto, Jalan Paradiso Bawah Km 4, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 11 Oktober 2023.
Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H Tampubolon menegaskan, aksi kekerasan itu harus dihentikan jangan sampai terulang kembali. Hal itu agar Papua menjadi aman dan damai, sehingga kesejahteraan masyarakat Papua lebih cepat terealisasi.
”Ini penting sebagaimana yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat,” ujarnya, Senin (16/10/2023).
Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin selaku Ketua Dewan Pengarah Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, menyatakan, agar program percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat tersebut tidak terhambat, diperlukan situasi politik, hukum, dan keamanan (Polhukam) yang kondusif.
Diberitakan sebelumnya, telah terjadi penganiayaan berat yang dilakukan oleh Orang Asli Papua (OAP) Yahukimo terhadap dua perempuan yang menolak diperkosa atas nama Ima Selopole dan Animira Kobak.
Akibat penganiayaan tersebut Ima Selopole mengalami tiga luka akibat benda tajam (pisau). Sedangkan, Animira Kobak mengalami luka pada bagian kemaluannya akibat senjata tajam yang mengakibatkan korban meninggal dunia.
Penganiayaan terhadap dua perempuan tersebut terjadi di Kampung Baru Muara Bonto, Jalan Paradiso Bawah Km 4, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 11 Oktober 2023.
Lihat Juga :
tulis komentar anda