KPK Tahan Eks Wali Kota Bima, Partai Perindo Minta Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Dievaluasi
Jum'at, 06 Oktober 2023 - 21:54 WIB
"Misalnya mengembangkan fitur e-audit sistem pengadaan barang dan jasa. Semua data dan informasi terkait proses pengadaan barang dan jasa sudah terekam secara digital dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Seharusnya tidak sulit bagi pemerintah untuk mengembangkan fitur tersebut," kata Tama S Langkun, yang akan maju sebagai Caleg DPR Dapil Jawa Barat V ini.
"Sebagai perbandingan, fitur pengawasan versi masyarakat sipil yang dibuat oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) sudah bisa mendeteksi proyek-proyek yang berpotensi bermasalah di kemudian hari," katanya.
Di samping itu, Tama menambahkan, harus ada penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk meminimalisir peristiwa terulang.
"Di balik sistem yang mutakhir, tentu dibutuhkan orang-orang yang mampu mengoperasikan sistem tersebut dengan baik. Tak kalah pentingnya, mereka harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas," katanya.
Baca juga: Wali Kota Bima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan Gratifikasi lalu Ditahan di Rutan KPK
"Sebagai perbandingan, fitur pengawasan versi masyarakat sipil yang dibuat oleh Indonesia Coruption Watch (ICW) sudah bisa mendeteksi proyek-proyek yang berpotensi bermasalah di kemudian hari," katanya.
Di samping itu, Tama menambahkan, harus ada penguatan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk meminimalisir peristiwa terulang.
"Di balik sistem yang mutakhir, tentu dibutuhkan orang-orang yang mampu mengoperasikan sistem tersebut dengan baik. Tak kalah pentingnya, mereka harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas," katanya.
Baca juga: Wali Kota Bima Tersangka Kasus Dugaan Korupsi dan Gratifikasi lalu Ditahan di Rutan KPK
Lihat Juga :