Penanggulangan Kejahatan Siber di ASEAN
Senin, 14 Agustus 2023 - 17:01 WIB
Indonesia juga berperan aktif dalam berbagai pertemuan dan dialog antarnegara ASEAN guna saling berbagi pengalaman, informasi, serta mempraktikkan berbagai upaya dalam menanggulangi kejahatan siber. Selain itu, Indonesia mendorong pembentukan Tim Ahli ASEAN mengenai Keamanan Siber.
Tugasnya memberikan rekomendasi dan nasihat teknis kepada anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan dan strategi keamanan sibernya. Selanjutnya, terjadi peningkatan komitmen pertukaran informasi dan pelatihan yang bertujuan memperkuat kemampuan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.
Meski begitu masih terdapat sejumlah kendala yang membuat kerja sama siber dapat dikatakan belum terlaksana secara optimal. Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah serangan siber. Padahal, keamanan siber sangat penting untuk menjaga integritas maupun stabilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Asia Tenggara.
Setidaknya, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kendala tersebut. Salah satunya, ASEAN merupakan organisasi regional yang partisipasi anggotanya bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa. Meskipun negara anggotanya didorong untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ASEAN, pengambilan keputusan atas keterlibatannya tetap berada di tangan masing-masing negara anggota.
Di samping itu, kerja sama yang terjadi antara Indonesia dan ASEAN hanya dalam konteks berbagi informasi dan pelatihan bersama. Ketiadaan sistem koordinasi yang selaras di antara kedua belah pihak mengakibatkan insiden siber tidak dapat segera ditangani.
Sejumlah kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan beberapa langkah berikut ini. Pertama, perlu meningkatkan kesadaran. Realisasinya dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan dan penyebaran informasi mengenai keamanan siber yang ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat, pebisnis, dan pemerintah guna mengurangi serangan siber.
Pendidikan dan pelatihan ini berupa tindakan pencegahan yang meliputi pelatihan mengenali email phishing, penggunaan sandi yang kuat, dan tindakan siber lainnya.
Kedua, pemerintah negara-negara ASEAN harus mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja yang jelas guna meningkatkan keamanan sibernya. Termasuk dengan memperketat regulasi mengenai perlindungan data pribadi, mengembangkan protokol keamanan untuk infrastruktur kritis, serta menerapkan hukuman yang setimpal atas pelanggaran keamanan siber.
Ketiga, mendorong kerja sama regional melalui partisipasi aktif antarnegara di Asia Tenggara guna meningkatkan keamanan siber sekaligus melindungi infrastruktur kritis dari berbagai serangan. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan siber di kawasan dapat ditinjau berdasarkan kerja sama Indonesia melalui mekanisme regional ASEAN.
Kerja sama ini dilakukan Indonesia karena kejahatan siber merupakan kejahatan transnasional yang bersifat lintas batas, yakni borderless dan stateless. Untuk itu, tujuan kerja sama Indonesia tidak hanya untuk menyelesaikan berbagai persoalan siber di level domestik, tetapi juga berupaya mewujudkan keamanan siber di kawasan.
Tugasnya memberikan rekomendasi dan nasihat teknis kepada anggota ASEAN dalam mengembangkan kebijakan dan strategi keamanan sibernya. Selanjutnya, terjadi peningkatan komitmen pertukaran informasi dan pelatihan yang bertujuan memperkuat kemampuan negara-negara ASEAN dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.
Meski begitu masih terdapat sejumlah kendala yang membuat kerja sama siber dapat dikatakan belum terlaksana secara optimal. Hal ini diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah serangan siber. Padahal, keamanan siber sangat penting untuk menjaga integritas maupun stabilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi di Asia Tenggara.
Setidaknya, terdapat dua faktor yang melatarbelakangi kendala tersebut. Salah satunya, ASEAN merupakan organisasi regional yang partisipasi anggotanya bersifat tidak mengikat dan tidak memaksa. Meskipun negara anggotanya didorong untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan ASEAN, pengambilan keputusan atas keterlibatannya tetap berada di tangan masing-masing negara anggota.
Di samping itu, kerja sama yang terjadi antara Indonesia dan ASEAN hanya dalam konteks berbagi informasi dan pelatihan bersama. Ketiadaan sistem koordinasi yang selaras di antara kedua belah pihak mengakibatkan insiden siber tidak dapat segera ditangani.
Sejumlah kendala tersebut sebenarnya dapat diatasi dengan beberapa langkah berikut ini. Pertama, perlu meningkatkan kesadaran. Realisasinya dapat dilakukan melalui berbagai pelatihan dan penyebaran informasi mengenai keamanan siber yang ditujukan kepada kelompok-kelompok masyarakat, pebisnis, dan pemerintah guna mengurangi serangan siber.
Pendidikan dan pelatihan ini berupa tindakan pencegahan yang meliputi pelatihan mengenali email phishing, penggunaan sandi yang kuat, dan tindakan siber lainnya.
Kedua, pemerintah negara-negara ASEAN harus mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja yang jelas guna meningkatkan keamanan sibernya. Termasuk dengan memperketat regulasi mengenai perlindungan data pribadi, mengembangkan protokol keamanan untuk infrastruktur kritis, serta menerapkan hukuman yang setimpal atas pelanggaran keamanan siber.
Ketiga, mendorong kerja sama regional melalui partisipasi aktif antarnegara di Asia Tenggara guna meningkatkan keamanan siber sekaligus melindungi infrastruktur kritis dari berbagai serangan. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan siber di kawasan dapat ditinjau berdasarkan kerja sama Indonesia melalui mekanisme regional ASEAN.
Kerja sama ini dilakukan Indonesia karena kejahatan siber merupakan kejahatan transnasional yang bersifat lintas batas, yakni borderless dan stateless. Untuk itu, tujuan kerja sama Indonesia tidak hanya untuk menyelesaikan berbagai persoalan siber di level domestik, tetapi juga berupaya mewujudkan keamanan siber di kawasan.
tulis komentar anda