Anggota DPR Dukung Pembentukan Satgas Pajak untuk Crazy Rich

"Karena selama ini kelemahan pengawasan pajak ada pada basis data, sehingga wajib pajak dari kelompok tertentu bisa melakukan penghindaran kewajiban pajak mereka," katanya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II ini menyarankan agar ada integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Seluruh perusahaan di Tanah Air juga mencatat beneficial owner di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan kemudian mengintegrasikannya dengan Ditjen Pajak.

"Dengan demikian, basis data yang digunakan untuk pengawasan dapat terjaga dengan baik," katanya.

Untuk diketahui, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan membentuk satuan tugas untuk mengawasi wajib pajak grup dan high wealth individual. Hal ini disampaikan Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam tayangan konferensi pers APBN Kita Edisi Juni 2023 di akun YouTube Kemenkeu.

"Kami membentuk task force untuk pengawasan wajib pajak grup dan HWI yang biasanya merupakan bagian dari grup," katanya.

Pembentukan satgas, kata Suryo Utomo, merupakan bagian dari program kerja komite kepatuhan yang dimulai tahun ini. Ke depan, Ditjen Pajak juga akan menggunakan komite kepatuhan sebagai alat untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum.