Pancasila: Meneguhkan Nasionalisme Pemuda

Komitmen kebangsaan sangatlah penting diperkuat sebagai bagian dari self-defence, agar dalam menyikapi dinamika dan perkembangan zaman, negara-bangsa tidak mudah tercerabut dari jati dirinya. Hal ini sejalan dengan pandangan Keith Suter (2023) perihal skenario worldstate (negara dunia).

Di satu sisi negara-bangsa kuat karena tetap memegang kendali atas kepentingan nasionalnya, sedangkan di sisi lain, negara-bangsa juga tetap inklusif dalam kerjasama global, utamanya yang berkenaan dengan kemaslahatan orang banyak.

Tidak heran jika Bung Karno, dalam pidato 1 Juni itu, menyampaikan internasionalisme tidak dapat tumbuh subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme, dan nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Dengan kata lain walaupun keterhubungan sosial dalam pergaulan bangsa-bangsa merupakan suatu keharusan, namun tetap hubungan itu tetap mengacu pada prinsip kebangsaan: kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia.

Prinsip kebangsaan bukanlah yang bersifat eksklusif maupun chauvinistik, melainkan sebuah prinsip inklusif dan universal yang menjadi katalisator bagi bangsa Indonesia menuju persaudaraan bangsa-bangsa. Jadi, bangsa merupakan akar tumbuhnya rasa nasionalisme di mana perasaan itu membawa konsekuensi orientasi yang tertuju pada kesatuan level bangsa secara luas. Semangat inilah yang juga mesti tumbuh di kalangan elemen kepemudaan.

Sejarah membuktikan peran golongan muda dalam mendorong perubahan serta peranannya merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Tetapi membiarkan diri larut ke dalam romantisme sejarah, tentu bukan pilihan bijak.

Setiap generasi selalu memiliki tantangannya sendiri. Kaum muda di masa pra kemerdekaan, semisal, memiliki cita-cita yang jelas dan idealisme yang kuat dalam mewujudkan kemerdekaan. Aktivisme politik mereka di masa itu menyatu dengan grassroot, sehingga memungkinkan terbangunnya solidaritas melawan kolonialisme.

Berbeda dari tantangan pada masa perjuangan kemerdekaan. Tugas kesejarahan yang mesti diambil golongan muda hari ini adalah memastikan trajectory Indonesia sebagai satu bangsa tetap berada di jalur konstitusional yang tepat dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan. Faktor sejarah di sini hanya diperlukan sebagai titik beranjak, bukan romantisme!

Pemahaman akan sejarah tidak hanya relevan memupuk nasionalisme dan memperkuat komitmen kebangsaan, tetapi juga berguna dalam memastikan dari mana perubahan bangsa ini harus diupayakan oleh golongan muda. Dalam perspektif konstitusional, pintu masuk yang legal-legitimate mendorong perubahan, salah satu yang terpenting adalah Pemilu. Melalui agenda atau momentum demokrasi elektoral, pemuda harus tampil sebagai mercusuar, dengan turut menggariskan platform perjuangan yang berbasiskan pada gagasan dan program.

Pemuda dan politik merupakan dua entitas yang koheren dan bersinggungan. Tidak perlu mengeksklusifkan diri dari dunia politik sebab perubahan hakiki bisa dimulai dari sana.

Hanya saja, politik golongan muda adalah politik kebangsaan yang termanifestasikan dalam politik programatik, bukan politik partisan. Politik programatik yang diekspresikan kaum muda merupakan politik yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa ini, yakni Pancasila. Atas dasar itulah, maka, ada tiga prinsip yang harus dipegang teguh dalam aktivisme politik golongan muda: persatuan, solidaritas dan swadaya.