Angin Segar Ekonomi Indonesia di Awal Tahun
Senin, 15 Mei 2023 - 07:59 WIB
Sementara itu, sub-sektor tanaman perkebunan tumbuh sebesar 4,7% sejalan dengan tingginya permintaan komoditas sawit. Sektor pertambangan masih tumbuh kuat sebesar 4,9% di tengah moderasi harga komoditas global.
Berkaca pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik dan menunjukkan resiliensi – baik dari sisi konsumsi maupun produksi – maka bukan hal yang mustahil bila kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan masih cukup menjanjikan di tengah perlambatan ekonomi global. Resiliensi tingkat pertumbuhan ekonomi hingga triwulan I menjadi indikasi kuat bahwa daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan global terus membaik.
Pertumbuhan ekonomi juga semakin berkualitas, sebagaimana tercermin pada konsistensi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Indikator dini juga masih menunjukkan keberlanjutan tren tersebut. Indeks PMI Manufaktur nasional April 2023 masih menguat ke level 52,7 dan konsisten berada pada zona ekspansi di sepanjang tahun 2023.
Mendorong Peran Aktif Belanja Daerah
Pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang memilki peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Terbukti, pengeluaran peemrintah melalui percepatan penyerapan belanja APBN, khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah berhasil mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan 2023 ini. Komponen belanja APBN yang termasuk ke dalam konsumsi pemerintah, seperti belanja barang tumbuh tinggi sebesar 36,4% serta belanja pegawai tumbuh 1,2%.
Sejatinya pengeluaran pemerintah tak hanya bertumpu pada pemerintah pusat melalui belanja APBN semata, melainkan juga perlu adanya keterlibatan peran aktif daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran pemerintah daerah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu didorong dalam mempercepat belanja daerah guna menggerakan perekonomian. Hal inikarena percepatan realisasi belanja daerah diyakin dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
APBD sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis dalam peningkatan daya beli masyarakat. Belanja APBD memiliki fungsi stabilisasi untuk mempertahankan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, di mana konsumsi domestik merupakan tulang punggung dari ekonomi nasional.
Selain itu, alokasi APBD yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja juga menjadi penting, seiring dengan tren pertumbuhan penduduk khususnya usia produktif yang semakin tinggi. Pertumbuhan populasi tanpa disertai dengan ketersediaan kesempatan kerja hanya akan menjadi bencana demografi sehingga pertumbuhan penduduk justru berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, alokasi APBD pada belanja produktif perlu menjadi prioritas pemerintah daerah.
Urgensi Efisiensi Biaya Logistik
Selain mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga perlu fokus pada penurunan biaya logistik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 2023. Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang efektif dan efisien menjadi salah satu penggerak utama bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Berkaca pada kinerja perekonomian nasional yang terus membaik dan menunjukkan resiliensi – baik dari sisi konsumsi maupun produksi – maka bukan hal yang mustahil bila kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan masih cukup menjanjikan di tengah perlambatan ekonomi global. Resiliensi tingkat pertumbuhan ekonomi hingga triwulan I menjadi indikasi kuat bahwa daya tahan perekonomian nasional dalam menghadapi tekanan global terus membaik.
Pertumbuhan ekonomi juga semakin berkualitas, sebagaimana tercermin pada konsistensi penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Indikator dini juga masih menunjukkan keberlanjutan tren tersebut. Indeks PMI Manufaktur nasional April 2023 masih menguat ke level 52,7 dan konsisten berada pada zona ekspansi di sepanjang tahun 2023.
Mendorong Peran Aktif Belanja Daerah
Pengeluaran pemerintah merupakan faktor yang memilki peranan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Terbukti, pengeluaran peemrintah melalui percepatan penyerapan belanja APBN, khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), telah berhasil mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah di triwulan 2023 ini. Komponen belanja APBN yang termasuk ke dalam konsumsi pemerintah, seperti belanja barang tumbuh tinggi sebesar 36,4% serta belanja pegawai tumbuh 1,2%.
Sejatinya pengeluaran pemerintah tak hanya bertumpu pada pemerintah pusat melalui belanja APBN semata, melainkan juga perlu adanya keterlibatan peran aktif daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Peran pemerintah daerah melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu didorong dalam mempercepat belanja daerah guna menggerakan perekonomian. Hal inikarena percepatan realisasi belanja daerah diyakin dapat memberikan efek berganda (multiplier effect) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.
APBD sebagai instrumen fiskal memiliki fungsi strategis dalam peningkatan daya beli masyarakat. Belanja APBD memiliki fungsi stabilisasi untuk mempertahankan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat, di mana konsumsi domestik merupakan tulang punggung dari ekonomi nasional.
Selain itu, alokasi APBD yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja juga menjadi penting, seiring dengan tren pertumbuhan penduduk khususnya usia produktif yang semakin tinggi. Pertumbuhan populasi tanpa disertai dengan ketersediaan kesempatan kerja hanya akan menjadi bencana demografi sehingga pertumbuhan penduduk justru berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, alokasi APBD pada belanja produktif perlu menjadi prioritas pemerintah daerah.
Urgensi Efisiensi Biaya Logistik
Selain mendorong konsumsi masyarakat, pemerintah juga perlu fokus pada penurunan biaya logistik yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi 2023. Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang efektif dan efisien menjadi salah satu penggerak utama bagi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Lihat Juga :
tulis komentar anda