Inovasi dalam Kebijakan

Organisasi pemerintah terutama yang terbiasa seperti menara gading, kaku dan kuat dalam pengaturan struktur, saat ini sudah dituntut harus berubah. Maka dibuatlah kementerian reformasi birokrasi yang bertanggung jawab akan perubahan baik dalam cara kerja, proses bisnis, termasuk perhitunganrewardserta mekanisme hukuman dan target output outcome yang diharapkan.

Organisasi yang sehat (transparan akuntabel), berorientasi pada kualitas layanan (struktur fungsi), kepuasan masyarakat menjadi idaman dalam arah perubahan saat ini.

Namun, organisasi tersebut tentu membutuhkan orang– orang yang sesuai, yang mampu menjalankan tugas dan kewajiban organisasi. Proses rekrutmen SDM, jenjang karir yang jelas, pengembangan pendidikan, serta penghargaan yangfairakan menciptakan SDM unggul yang berujung pada terciptanya organisasi yang sehat.

Sementara riset terus dikembangkan untuk mendukung pelaksaan fungsi yang lebih cepat, efisien dan mendekatkan organisasi pada masyarakat.

Permasalahan pembangunan seperti kualitas perencanaan yang kurang bagus, berdampak pada kualitas anggaran dan belanja yang buruk, munculnya banyak protes masyarakat pada kebijakan pemerintah, adalah indikasi betapa pendekatan dan proses pembuatan kebijakan perlu kita ubah melalui perbaikan SDM birokrasi.

Tak kalah penting adalah pengembangan riset yang menghasilkan alternatif cara-cara baru, termasuk mengintrodusir teknologi di sektor layanan publik.

Contoh lain adalah, bagaimana organisasi pemerintah mengkomunikasikan sebuah kebijakan melalui ahli–ahli komunikasi dengan harapan masyarakat mengetahui dan memahami dengan baik (mengingat makin banyak berita hoax) sehingga bisa menerima kebijakan tersebut dengan baik.