BPIH, antara Kalkulasi Biaya dan Kebijakan Politik

Usulan awal pemerintah, penggunaan Nilai Manfaat hanya Rp5,9 triliun. Sementara yang hasil kesepakatannya mencapai Rp8,09 triliun. Bahkan, seiring adanya kebijakan lunas tunda 2020 tidak menambah biaya pelunasan, ada penambahan kebutuhan nilai manfaat mencapai Rp845 miliar. Sehingga totalnya mencapai Rp8,9 triliun, ada selisih Rp2 triliun.

Fakta ini menunjukkan betapa kalkulasi komposisi Bipih dan Nilai Manfaat tidak bisa dilepaskan dari aspek politik dalam proses pengambilan kebijakannya.

Tarik ulurnya pada keadilan keberpihakan, baik pada jemaah yang akan berangkat maupun jemaahyang masih dalam antrean. Kondisi ini juga sangat dipengaruhi pada sejauhmana kemampuan BPKH dalam menghasilkan Nilai Manfaat yang optimal.

Semakin banyak Nilai Manfaat yang dihasilkan dan bisa dialokasikan, tentunya akan dapat menekan Bipih yang harus dibayar jemaah. Sebaliknya, jika hasil BPKH tidak kunjung bertambah, kebijakan politik yang berakibat potensi defitisthingga Rp2 triliun memang perlu ditinjau ulang, sebagaimana usulan pemerintah.

Dus, dalam konteks yang seperti ini, pemerintah di tahun mendatang cukup mengusulkan BPIH saja. Adapun komposisi Bipih dan Nilai Manfaatnya bisa dibahas kemudian, berdasarkan kemampuan alokasi Nilai Manfaat dari BPKH dan pertimbangan politik lainnya.Wallahu a'lam!

*Tulisan ini adalah pendapat pribadi