Jokowi Minta Kasus Wanaartha hingga Indosurya Ditindak Setegas-tegasnya
Senin, 06 Februari 2023 - 17:54 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti Wanaartha, Indosurya, hingga ASABRI harus dilakukan dengan tegas. Foto/MPI
JAKARTA - Kasus hukum penipuan investasi menjadi sorotan serius Presiden Joko Widodo (Jokowi) . Dia meminta agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti Wanaartha, Indosurya , hingga ASABRI harus dilakukan dengan tegas.
"Penegakan hukum tadi sama Presiden nggak usah nunggu arahan baru dari Presiden. Kalau penegakan hukum setegas tegasnya terhadap Wanaartha, Indosurya, dan lain lain. ASABRI dan Garuda yang mungkin masih berlanjut dengan banding," ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Mahfud mengatakan ketegasan itu harus dilakukan oleh para penegak hukum. Tujuannya agar masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah serius dalam memberantas kasus penipuan investasi tersebut.
"Pak Presiden meminta itu agar itu di lakukan dengan tegas. Dan harus kita tunjukan kepada publik bahwa kita sungguh-sungguh memberantas itu," kata Mahfud.
Akan tetapi, Mahfud menjelaskan bahwa memberantas korupsi dan menegakkan hukum tidak bisa cepat seperti orang melakukan kejahatan.
"Kalau orang melakukan kejahatan bentar saja. Saudara nipu nulis angka Rp150 miliar menjadi Rp15 triliun itu gampang 1 menit jadi tapi untuk menyelesaikan seperti itu, perlu dipanggil dulu saksi, mana dokumennya itu supaya bisa dipahami juga mengapa penegakan hukum agak lambat. Karena untuk menegakkan hukum itu perlu prosedural dan waktu," jelas Mahfud.
"Tapi penjahatnya itu melakukan itu dalam sekejap. Kalau dipanggil hari ini tidak datang kan tidak bisa langsung ditangkap. Panggil kedua nggak datang baru diambil itu prosedur hukum. Orang jahat nggak perlu prosedur hukum sedangkan kita perlu. Makanya lambat-lambat," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyindir beberapa kasus jasa keuangan yang terjadi beberapa belakangan ini. Di antaranya kasus ASABRI, Jiwasraya, hingga Indosurya. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023, Senin (6/2/2023).
"Saya minta betul-betul urusan asuransi utamanya pinjol, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah ASABRI, Jiwasraya Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha. Sampe hafal saya itu karena baca. (Juga) Unit link," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/2/2023).
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya sudah banyak mendapatkan keluhan masyarakat terkait beberapa kasus tersebut. Masyarakat, katanya, hanya meminta uangnya kembali.
"Ini harus mikro-mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu duit saya balik, uang saya balik. Karena waktu saya ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis cerita juga kena itu," kata Jokowi.
"Waktu di Imlek juga sama nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," tambahnya.
"Penegakan hukum tadi sama Presiden nggak usah nunggu arahan baru dari Presiden. Kalau penegakan hukum setegas tegasnya terhadap Wanaartha, Indosurya, dan lain lain. ASABRI dan Garuda yang mungkin masih berlanjut dengan banding," ujar Menko Polhukam Mahfud MD di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/2/2023).
Baca Juga
Mahfud mengatakan ketegasan itu harus dilakukan oleh para penegak hukum. Tujuannya agar masyarakat dapat melihat bahwa pemerintah serius dalam memberantas kasus penipuan investasi tersebut.
"Pak Presiden meminta itu agar itu di lakukan dengan tegas. Dan harus kita tunjukan kepada publik bahwa kita sungguh-sungguh memberantas itu," kata Mahfud.
Akan tetapi, Mahfud menjelaskan bahwa memberantas korupsi dan menegakkan hukum tidak bisa cepat seperti orang melakukan kejahatan.
"Kalau orang melakukan kejahatan bentar saja. Saudara nipu nulis angka Rp150 miliar menjadi Rp15 triliun itu gampang 1 menit jadi tapi untuk menyelesaikan seperti itu, perlu dipanggil dulu saksi, mana dokumennya itu supaya bisa dipahami juga mengapa penegakan hukum agak lambat. Karena untuk menegakkan hukum itu perlu prosedural dan waktu," jelas Mahfud.
"Tapi penjahatnya itu melakukan itu dalam sekejap. Kalau dipanggil hari ini tidak datang kan tidak bisa langsung ditangkap. Panggil kedua nggak datang baru diambil itu prosedur hukum. Orang jahat nggak perlu prosedur hukum sedangkan kita perlu. Makanya lambat-lambat," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi menyindir beberapa kasus jasa keuangan yang terjadi beberapa belakangan ini. Di antaranya kasus ASABRI, Jiwasraya, hingga Indosurya. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023, Senin (6/2/2023).
"Saya minta betul-betul urusan asuransi utamanya pinjol, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah ASABRI, Jiwasraya Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha. Sampe hafal saya itu karena baca. (Juga) Unit link," ujar Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (6/2/2023).
Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya sudah banyak mendapatkan keluhan masyarakat terkait beberapa kasus tersebut. Masyarakat, katanya, hanya meminta uangnya kembali.
"Ini harus mikro-mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyat itu hanya minta satu duit saya balik, uang saya balik. Karena waktu saya ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis cerita juga kena itu," kata Jokowi.
Baca Juga
"Waktu di Imlek juga sama nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," tambahnya.
(kri)
tulis komentar anda