Iklan Malaysia, Cambuk Indonesia
Rabu, 04 Februari 2015 - 15:58 WIB
Iklan Malaysia, Cambuk Indonesia
A
A
A
"FIRE your Indonesian maid". Begitu bunyi reklame sebuah mesin "robot" pembersih di Malaysia. Entah apa yang tersirat dari pembuat iklan tersebut. Apakah penggunaan kalimat semacam itu dianggap lumrah di Malaysia?
Saya menilai kalimat tersebut mengandung muatan kebencian, perendahan, dan penghinaan terhadap Indonesia. Berbau "anti-Indonesia", dengan kata lain mengandung unsur rasial yang tidak bisa dibenarkan dalam etika tata pergaulan internasional, berpotensi mengusik nilai-nilai kesepakatan HAM internasional.
Ini kedua kali iklan semodel dilansir di Malaysia. Menyamakan PRT asal Indonesia tak ubahnya sebagai barang yang bisa diperlakukan semaunya.
Kepada Pemerintah Malaysia:
Rakyat kami memang banyak yang menjadi PRT di Malaysia, tapi mereka bekerja pada warga Malaysia, bukan mengemis. Tak ada paksaan untuk memekerjakan rakyat kami. Jika ada persoalan dengan beberapa PRT kami, tentu harus ada penyelesaian, secara adil, dua belah pihak saling lakukan otokritik.
Perlakukan hukum yang sama terhadap rakyat kami yang ada di Malaysia dan tak ada diskriminasi hak-haknya sebagai pekerja. Pemerintah Malaysia pasti mahfum tentang adab pergaulan antar bangsa, model iklan seperti itu bukan solusi, tak bisa dimaklumi sekedar strategi bisnis belaka. Saya mendesak pemerintah Malaysia menghentikan iklan tersebut dan pemilik produk meminta maaf terhadap Indonesia sebagai sebuah bangsa!
Kepada Pemerintah RI:
Saya berharap segera membuat respon diplomatik dan teguran keras. Hal-hal seperti ini tak boleh terulang lagi dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Bagi Pemerintah tak cukup protes dan kecam Malaysia. Peristiwa ini juga jadi cambuk pemerintah segera revolusi mental roadmap ketenagakerjaan.
Perkuat industri nasional dengan salah satu tujuan: buka lapangan kerja di dalam negeri. Saya yakin Trilayak Rakyat Pekerja (kerja layak, upah layak, hidup layak) tak akan sekedar jadi janji kampanye bagi Presiden Jokowi. Pengiriman TKI tak boleh jadi solusi, ciptakan lapangan kerja dalam negeri tetap harus jadi prioritas.
Saatnya janji jadi bukti. Saya bukan hanya mendukung, tapi siap bersama perjuangkan cita-cita itu dari parlemen!
Rieke Diah Pitaloka
Politikus PDI Perjuangan
Komisi Tenaga Kerja DPR RI
Saya menilai kalimat tersebut mengandung muatan kebencian, perendahan, dan penghinaan terhadap Indonesia. Berbau "anti-Indonesia", dengan kata lain mengandung unsur rasial yang tidak bisa dibenarkan dalam etika tata pergaulan internasional, berpotensi mengusik nilai-nilai kesepakatan HAM internasional.
Ini kedua kali iklan semodel dilansir di Malaysia. Menyamakan PRT asal Indonesia tak ubahnya sebagai barang yang bisa diperlakukan semaunya.
Kepada Pemerintah Malaysia:
Rakyat kami memang banyak yang menjadi PRT di Malaysia, tapi mereka bekerja pada warga Malaysia, bukan mengemis. Tak ada paksaan untuk memekerjakan rakyat kami. Jika ada persoalan dengan beberapa PRT kami, tentu harus ada penyelesaian, secara adil, dua belah pihak saling lakukan otokritik.
Perlakukan hukum yang sama terhadap rakyat kami yang ada di Malaysia dan tak ada diskriminasi hak-haknya sebagai pekerja. Pemerintah Malaysia pasti mahfum tentang adab pergaulan antar bangsa, model iklan seperti itu bukan solusi, tak bisa dimaklumi sekedar strategi bisnis belaka. Saya mendesak pemerintah Malaysia menghentikan iklan tersebut dan pemilik produk meminta maaf terhadap Indonesia sebagai sebuah bangsa!
Kepada Pemerintah RI:
Saya berharap segera membuat respon diplomatik dan teguran keras. Hal-hal seperti ini tak boleh terulang lagi dalam hubungan Indonesia-Malaysia. Bagi Pemerintah tak cukup protes dan kecam Malaysia. Peristiwa ini juga jadi cambuk pemerintah segera revolusi mental roadmap ketenagakerjaan.
Perkuat industri nasional dengan salah satu tujuan: buka lapangan kerja di dalam negeri. Saya yakin Trilayak Rakyat Pekerja (kerja layak, upah layak, hidup layak) tak akan sekedar jadi janji kampanye bagi Presiden Jokowi. Pengiriman TKI tak boleh jadi solusi, ciptakan lapangan kerja dalam negeri tetap harus jadi prioritas.
Saatnya janji jadi bukti. Saya bukan hanya mendukung, tapi siap bersama perjuangkan cita-cita itu dari parlemen!
Rieke Diah Pitaloka
Politikus PDI Perjuangan
Komisi Tenaga Kerja DPR RI
(hyk)
