Rekapitulasi manual jalan terus

Sindonews.com - KPU Jatim memastikan rekapitulasi manual tak terganggu dengan adanya coblosan ulang di sejumlah daerah. Penghitungan manual akan tetap digelar sesuai tahapan yang sudah ditetapkan.

Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Teknis Pelaksanaan dan Data Choirul Anam mengatakan mulai kemarin sampai 15 April rekapitulasi manual digelar ditingkat desa/kelurahan.

Sealnjutnya rekapitulasi tingkat kecamatan digelar sampai 16 April. “Rekap Kabupaten/kota tanggal 17-21 April dan provinsi 23 April mendatang. Kami optimistis pemungutan suara ulang tak mengganggu rekapitulasi manual,” ujarnya kemarin.

Anam menungkapkan, hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang dapat direkapitulasi saat dilakukannya rekapitulasi manual di tingkat kecamatan. Sedangkan keputusan pemungutan suara ulang sendiri masih menunggu kesiapan logistik di masing-masing daerah. ”Memang ada surat suara cadangan tapi masih dihitung kesiapannya,” kata dia.

Anam juga mengatakan, hingga kini jumlah TPS yang akan dilakukan pemilihan ulang juga masih belum pasti karena KPU kabupaten/kota masih terus melakukan pendataan. Ada beberapa TPS yang awalnya akan diulang ternyata tidak karena sudah bisa diselesaikan di internal kabupaten/kota.

Namun ada juga yang awalnya tidak diulang, tapi berdasarkan pleno KPU kabupaten/kota ditetapkan untuk diulang. Hanya saja, data terakhir yang diterimanya ada sembilan daerah yang akan melakukan pemungutan suara ulang.

Kesembilan daerah itu adalah Surabaya, Gresik, Sumenep, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Madiun, Lumajang, Nganjuk, Bojonegoro, dan Ponorogo. Pengulangan, kata dia, hanya akan dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mengalami masalah surat suara.

Jumlah TPS yang akan mengulang pemilihan bervariasi, ada yang dalam satu daerah terdapat tiga TPS, ada juga yang delapan, bahkan hingga 13 TPS.

Dari sembilan daerah ini, setidaknya baru Surabaya yang telah memutuskan akan melakukan pengulangan yaitu pada hari minggu tanggal 13 April mendatang. “Sedangkan daerah lainnya hingga kini masih belum memutuskan jadwal pengulangan,” terang Anam.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim Sufyanto memanggil komisioner KPU untuk meminta penjelasan banyaknya kasus tertukarnya surat suara. Tertukarnya surat suara itu menyebabkan banyak TPS harus menggelar pemungutan suara. “Banyak persoalan, salah satunya soal tertukarnya surat suara itu,” ucapnya.

Selain itu, dipermasalahkan pula formulir C6 atau undangan untuk mencoblos. Karena, dalam formulir tersebut tertulis “pukul 07.00 sampai selesai”. Menurut Sufyanto, hal ini multitafsir. "Karena tidak jelas kapan selesainya. Mestinya, langsung tertulis pukul 07.00 – 13.00," ucapnya.

Kalau ada seorang pemilih yang sadar hukum, maka bisa menuntut penyelenggara untuk tetap memberikan surat suara ketika dia datang pukul 19.00, misalnya. "Karena memang tak pernah jelas kapan tulisan selesainya," ucapnya.

Dan yang terakhir adalah formulir DCT (daftar calon tetap), di mana pada sebagian formulir yang terdistribusi, ada kesalahan penomoran partai. Yakni, Partai Demokrat di atasnya tertulis nomor enam. Padahal, seharusnya nomor tujuh. Meski KPPS segera mencoret angka tersebut, dan menggantinya langsung dengan spidol, tetap saja hal tersebut berpotensi membingungkan pemilih.

Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Bambang Haryo menyatakan persoalan tertukarnya surat suara itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Harusnya, kata dia, seluruh logistik terdistribusi secara benar agar tak terjadi pemungutan suara ulang seperti saat ini. “Penyelenggaraan pemilu tak boleh ada yang ngancrit (tertinggal). Ini satu kesalahan,” tandasnya.

Dia mendesak KPU untuk segera menggelar pemungutan suara ulang. Pasalnya semua masyarakat menunggu hasil akhir Pemilu 2014 ini. “Pelaksaanaan pemungutan suara ulang tidak boleh lebih dari dua hari. Suara harus cepat gabungkan karena semua rakyat menunggu hasilnya,” urai dia.

Bambang menyatakan, persoalan seperti ini bisa menjadikan masyarakat tidak percaya terhadap politik. Akibatnya, antusiasme masyarakat untuk mendatangi TPS kembali menjadi jauh menurun. “Bagi yang bekerja, belum tentu bisa diliburkan lagi. Tapi kami menghimbau agar masyarakat jangan golput, minta ijin ke tempat bekerja satu jam saja untuk coblos ulang,” pungkasnya.

Sekretaris LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi mengimbau agar KPU lebih profesional. Pasalnya, kesalahan tidak hanya terjadi saat ini saja, namun saat pencetakan DCT kemarin. “PKB di dapil 11 juga salah. Kesalahan ini kok terjadi berulang-ulang,” tandasnya.