Hari H masih diwarnai money politic di Boyolali
A
A
A
Sindonews.com - Praktik money politic dan kampanye gelap terus berlangsung hingga waktu pencoblosan tiba. Bahkan, praktik itu menyasar hampir di seluruh lapisan masyarakat yang ada di sejumlah wilayah di Kabupaten Boyolali.
Keterangan yang didapatkan dari salah seorang warga di Desa Jelok, Cepogo, Kabupaten Boyolali, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan praktik money politic itu terjadi hingga proses pemungutan suara berlangsung. Menurutya, para relawan terus bergerilya mendatangi rumah per rumah warga dengan membagikan uang dengan jumlah tertentu.
Pihaknya menyebutkan pada Rabu pagi, setidaknya ada beberapa yang telah memberikan uang kepada dirinya dan warga lain agar memilih caleg dari tingkat DPRD hingga tingkat DPR Pusat.
"Ada beberapa yang memberikan uang besarnya berbeda beda mulai dari Rp25.000-Rp50.000 tergantung caleg dan partainya," ucapnya kepada SINDO, Rabu (9/4/2014).
Warga lainnya menyebutkan hal yang sama. Beberapa tim relawan parpol mendatangi dirinya untuk memberikan sejumlah uang. Selain itu, ada juga relawan yang meminta kartu tanda penduduk (KTP) warga yang diberi uang. Namun, warga banyak yang menolak uang tersebut karena mereka takut KTP yang dimita relawan tidak dikembalikan.
"Ada yang memberikan uang dengan meminta KTP, kalau seperti itu kita takut. Kalau kita yang diterima uangnya kalau milihnya ya belum tentu," ucapnya.
Sementara pesan singkat kampanye juga terus dikirimkan oleh para caleg dan relawan kepada warga dan masyarakat Boyolali. Banyaknya SMS yang masuk itu membuat resah warga masyarakat. Terlebih, pesan singkat itu masuk pada malam hari dan dini hari. Sehingga membuat warga dan masyarakat terganggu.
Meskipun demikian, para warga juga tidak bisa menangkap para penyebar SMS itu. Karena setelah menyebar pesan kampanye, nomor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi oleh warga.
"Kalau bisa dihubungi sudah kita tangkap para penyebar SMS itu, nanti akan kita laporkan. Namun karena nomor yang bersangkutan tidak aktif ya sudah kita biarkan aja, rata-rata kampanye untuk DPR RI," ucap salah seorang warga bernama Abdulah.
Sementra itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Sebelas Maret M Yamin menyebutkan, praktik kampanye gelap dan money politic itu mencederai proses demokrasi yang sedang dibangun oleh Indonesia. Pasalnya, kampanye gelap dan juga money politic akan memengaruhi hasil pemilu yang berlangsung saat ini.
Keterangan yang didapatkan dari salah seorang warga di Desa Jelok, Cepogo, Kabupaten Boyolali, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan praktik money politic itu terjadi hingga proses pemungutan suara berlangsung. Menurutya, para relawan terus bergerilya mendatangi rumah per rumah warga dengan membagikan uang dengan jumlah tertentu.
Pihaknya menyebutkan pada Rabu pagi, setidaknya ada beberapa yang telah memberikan uang kepada dirinya dan warga lain agar memilih caleg dari tingkat DPRD hingga tingkat DPR Pusat.
"Ada beberapa yang memberikan uang besarnya berbeda beda mulai dari Rp25.000-Rp50.000 tergantung caleg dan partainya," ucapnya kepada SINDO, Rabu (9/4/2014).
Warga lainnya menyebutkan hal yang sama. Beberapa tim relawan parpol mendatangi dirinya untuk memberikan sejumlah uang. Selain itu, ada juga relawan yang meminta kartu tanda penduduk (KTP) warga yang diberi uang. Namun, warga banyak yang menolak uang tersebut karena mereka takut KTP yang dimita relawan tidak dikembalikan.
"Ada yang memberikan uang dengan meminta KTP, kalau seperti itu kita takut. Kalau kita yang diterima uangnya kalau milihnya ya belum tentu," ucapnya.
Sementara pesan singkat kampanye juga terus dikirimkan oleh para caleg dan relawan kepada warga dan masyarakat Boyolali. Banyaknya SMS yang masuk itu membuat resah warga masyarakat. Terlebih, pesan singkat itu masuk pada malam hari dan dini hari. Sehingga membuat warga dan masyarakat terganggu.
Meskipun demikian, para warga juga tidak bisa menangkap para penyebar SMS itu. Karena setelah menyebar pesan kampanye, nomor yang bersangkutan tidak bisa dihubungi oleh warga.
"Kalau bisa dihubungi sudah kita tangkap para penyebar SMS itu, nanti akan kita laporkan. Namun karena nomor yang bersangkutan tidak aktif ya sudah kita biarkan aja, rata-rata kampanye untuk DPR RI," ucap salah seorang warga bernama Abdulah.
Sementra itu, Pengamat Politik dari Universitas Negeri Sebelas Maret M Yamin menyebutkan, praktik kampanye gelap dan money politic itu mencederai proses demokrasi yang sedang dibangun oleh Indonesia. Pasalnya, kampanye gelap dan juga money politic akan memengaruhi hasil pemilu yang berlangsung saat ini.
(kri)