HT: Dana saksi buka celah korupsi
Selasa, 04 Februari 2014 - 19:47 WIB
HT: Dana saksi buka celah korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Hary Tanoesoedibjo (HT) menolak rencana pemerintah untuk membiayai dana saksi pemilu dari partai politik (parpol). Menurut calon wakil presiden dari Hanura itu menilai dana tersebut rawan dikorupsi.
Dia menegaskan dana saksi merupakan tanggung jawab parpol. "Saya pribadi kurang setuju karena itu (dana saksi) adalah tanggung jawab parpol itu sendiri," ujar HT seperti dikutip dari Okezone, Selasa (4/2/2014).
Dia pun mempertanyakan pengendalian dan pengawasan dana saksi tersebut. Misalnya, kata dia, jika nantinya tersisa, lalu bagaimanakah pengalokasian dana tersebut. "Banyak celah yang bisa menimbulkan korupsi," tandasnya.
Untuk itu, HT berharap agar pemerintah kembali mengkaji rencana alokasi dana saksi tersebut. Namun, bila tetap dijalankan pemerintah harus memastikan tidak ada celah korupsi.
HT yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Hanura mengatakan, partainya sedang merekrut saksi. “Sekarang sedang merekrut saksi dan rencana awal sudah disiapkan sendiri dananya, tapi itu enggak gampang karena belum tentu bisa memenuhi semua saksi di seluruh TPS di Indonesia," tutur HT.
Dia menegaskan dana saksi merupakan tanggung jawab parpol. "Saya pribadi kurang setuju karena itu (dana saksi) adalah tanggung jawab parpol itu sendiri," ujar HT seperti dikutip dari Okezone, Selasa (4/2/2014).
Dia pun mempertanyakan pengendalian dan pengawasan dana saksi tersebut. Misalnya, kata dia, jika nantinya tersisa, lalu bagaimanakah pengalokasian dana tersebut. "Banyak celah yang bisa menimbulkan korupsi," tandasnya.
Untuk itu, HT berharap agar pemerintah kembali mengkaji rencana alokasi dana saksi tersebut. Namun, bila tetap dijalankan pemerintah harus memastikan tidak ada celah korupsi.
HT yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Hanura mengatakan, partainya sedang merekrut saksi. “Sekarang sedang merekrut saksi dan rencana awal sudah disiapkan sendiri dananya, tapi itu enggak gampang karena belum tentu bisa memenuhi semua saksi di seluruh TPS di Indonesia," tutur HT.
(dam)
