Hanura: Pemilu serentak irit biaya
Selasa, 21 Januari 2014 - 13:52 WIB
Hanura: Pemilu serentak irit biaya
A
A
A
Sindonews.com - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menilai pemilu serentak akan lebih memangkas biaya karena digelar di waktu bersamaan.
"Masalah logistik saya pikir tidak perlu biaya yang lebih besar," kata Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Anggota Komisi V DPR ini juga meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mempersoalkan bila pesta demokrasi tahun ini digelar bersamaan.
"Tadi saya baca di media kalau KPU sudah nyatakan bahwa dia siap. Pada prinsipnya Hanura siap," tegasnya.
Sebelumnya, dia juga mengatakan, Hanura siap bila Pemilu 2014 digelar serentak, hal itu mengomentari judicial review yang diajukan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008.
"Bagus justru. Pada prinsipnya kita siap apapun yang diputusin di MK. Kalau di April kita siap. Kalaupun dibarengin di Juni enggak masalah. Kita sudah siap capres dan cawapres," ujarnya.
Ia juga menegaskan, semestinya presidential threshold (PT) tidak dimasukkan dalam undang-undang tersebut. "Sesuai amanat UUD kan tidak perlu PT. Langkah yang diajukin Pak Yusril harus diapresiasi," tegasnya.
Baca berita:
Anis Matta setuju pemilu serentak
"Masalah logistik saya pikir tidak perlu biaya yang lebih besar," kata Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2014).
Anggota Komisi V DPR ini juga meyakini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan mempersoalkan bila pesta demokrasi tahun ini digelar bersamaan.
"Tadi saya baca di media kalau KPU sudah nyatakan bahwa dia siap. Pada prinsipnya Hanura siap," tegasnya.
Sebelumnya, dia juga mengatakan, Hanura siap bila Pemilu 2014 digelar serentak, hal itu mengomentari judicial review yang diajukan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra terhadap Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008.
"Bagus justru. Pada prinsipnya kita siap apapun yang diputusin di MK. Kalau di April kita siap. Kalaupun dibarengin di Juni enggak masalah. Kita sudah siap capres dan cawapres," ujarnya.
Ia juga menegaskan, semestinya presidential threshold (PT) tidak dimasukkan dalam undang-undang tersebut. "Sesuai amanat UUD kan tidak perlu PT. Langkah yang diajukin Pak Yusril harus diapresiasi," tegasnya.
Baca berita:
Anis Matta setuju pemilu serentak
(kri)
