Hanura siap bila Pemilu 2014 digelar serentak
Selasa, 21 Januari 2014 - 12:49 WIB
Hanura siap bila Pemilu 2014 digelar serentak
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra mengajukan judicial review terhadap Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008.
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Saleh Husin mengatakan, partainya siap bila Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 digelar serentak.
"Bagus justru. Pada prinsipnya kita siap apapun yang diputuskan di MK (Mahkamah Konstitusi). Kalau di April kita siap. Kalaupun dibarengin di Juni enggak masalah. Kita sudah siap capres dan cawapres," kata Saleh Husin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2014).
Ia menegaskan, semestinya Presidential Threshold (PT) tidak dimasukkan dalam UU tersebut. "Sesuai amanat UUD (Undang-undang Dasar) tidak perlu PT. Langkah yang diajukan Pak Yusril harus diapresiasi," tegasnya.
Anggota Komisi V DPR ini menyampaikan, kalau pun PT dihilangkan, tidak semua partai politik (parpol) bisa mengajukan calon presiden (capres). "Kalau dikabulkan nanti kita bisa lihat, partai yang di parlemen berapa jumlahnya," ungkapnya.
"Enggak mungkin semua mencalonkan capresnya. Lain kalau pemilukada (pemilihan umum kepala daerah), kalau untuk capres pasti orang bisa mengukur dia. Yang bisa ngajuin calon partai yang ada di parlemen," pungkasnya.
Ongkos cetak surat suara tinggi, KPU pelit soal harga
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Saleh Husin mengatakan, partainya siap bila Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 digelar serentak.
"Bagus justru. Pada prinsipnya kita siap apapun yang diputuskan di MK (Mahkamah Konstitusi). Kalau di April kita siap. Kalaupun dibarengin di Juni enggak masalah. Kita sudah siap capres dan cawapres," kata Saleh Husin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2014).
Ia menegaskan, semestinya Presidential Threshold (PT) tidak dimasukkan dalam UU tersebut. "Sesuai amanat UUD (Undang-undang Dasar) tidak perlu PT. Langkah yang diajukan Pak Yusril harus diapresiasi," tegasnya.
Anggota Komisi V DPR ini menyampaikan, kalau pun PT dihilangkan, tidak semua partai politik (parpol) bisa mengajukan calon presiden (capres). "Kalau dikabulkan nanti kita bisa lihat, partai yang di parlemen berapa jumlahnya," ungkapnya.
"Enggak mungkin semua mencalonkan capresnya. Lain kalau pemilukada (pemilihan umum kepala daerah), kalau untuk capres pasti orang bisa mengukur dia. Yang bisa ngajuin calon partai yang ada di parlemen," pungkasnya.
Ongkos cetak surat suara tinggi, KPU pelit soal harga
(maf)
