SBY 'disentil' peserta konvensi Partai Demokrat
A
A
A
Sindonews.com - Mantan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa, menilai kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) masih lemah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi.
Peserta konvensi partai Demokrat ini mengatakan, SBY memang berkontribusi dalam kemajuan ekonomi selama memimpin tetapi secara kualitatif masih lemah.
"Karena Pak SBY baru meningkatkan ekonomi secara makro dan pasar. Nah kita berharap kedepan ini menyeluruh (kuantitatif dan kualitatif)," kata Masykur, saat diskusi "Pemimpin Untuk Indonesia Maju dan Bebas Korupsi" di CheeseCake Factory, Cikini, Jakarta, Minggu (19/1/2014).
Masykur berpendapat, memang ekonomi secara kasat mata berkembang. Namun perkembangan itu mengena pada sektor pasar yang mencapai 6,2 persen.
Oleh sebab itu, menurutnya, Indonesia kedepan selain berhasil mampu mengawal pemberantasan korupsi, maka juga memberikan porsi yang sama terhadap pembangunan ekonomi.
"Kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar fully leadership. Kita butuh pemimpin yang sejak muda, pelajar berorganisasi, yang paham mengenai leadership," ujarnya.
Sebagai 'alumni' badan pemeriksa keuangan, Masykur menilai, sejak tahun 2012 saja, sebanyak Rp1.600 triliun APBN yang dialokasikan untuk pusat dan daerah berpotensi mengalami kerugian negara.
"9,7 (persen) berpotensi kerugian negara," tutupnya.
Peserta konvensi partai Demokrat ini mengatakan, SBY memang berkontribusi dalam kemajuan ekonomi selama memimpin tetapi secara kualitatif masih lemah.
"Karena Pak SBY baru meningkatkan ekonomi secara makro dan pasar. Nah kita berharap kedepan ini menyeluruh (kuantitatif dan kualitatif)," kata Masykur, saat diskusi "Pemimpin Untuk Indonesia Maju dan Bebas Korupsi" di CheeseCake Factory, Cikini, Jakarta, Minggu (19/1/2014).
Masykur berpendapat, memang ekonomi secara kasat mata berkembang. Namun perkembangan itu mengena pada sektor pasar yang mencapai 6,2 persen.
Oleh sebab itu, menurutnya, Indonesia kedepan selain berhasil mampu mengawal pemberantasan korupsi, maka juga memberikan porsi yang sama terhadap pembangunan ekonomi.
"Kita membutuhkan pemimpin yang benar-benar fully leadership. Kita butuh pemimpin yang sejak muda, pelajar berorganisasi, yang paham mengenai leadership," ujarnya.
Sebagai 'alumni' badan pemeriksa keuangan, Masykur menilai, sejak tahun 2012 saja, sebanyak Rp1.600 triliun APBN yang dialokasikan untuk pusat dan daerah berpotensi mengalami kerugian negara.
"9,7 (persen) berpotensi kerugian negara," tutupnya.
(ysw)